Nusatime.com, SUKOHARJO — Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo menggelar sidang perdana gugatan praperadilan terkait penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban oleh aparat kepolisian, Jumat (20/11/2026). Dalam sidang itu, pemohon kecewa lantaran Polres Sukoharjo dan Polda Jateng selaku termohon tidak menghadiri sidang.
Sidang gugatan praperadilan dipimpin hakim tunggal, I Made Sudiarta. Proses persidangan hanya dihadiri pihak pemohon yang didampingi kuasa hukumnya. Hakim kemudian membacakan alasan pemohon tidak hadir dalam sidang tersebut.
Termohon belum bisa menghadiri sidang lantaran belum ada surat perintah bantuan hukum dari pimpinan Polda Jateng. Proses persidangan bakal dilanjutkan pekan depan dengan tetap memberikan kesempatan termohon untuk menghadiri persidangan.
Salah seorang pemohon, Rus Utaryono mengaku kecewa atas ketidakhadiran perwakilan Polres Sukoharjo dan Polda Jateng di persidangan. “Polisi harus menjadi contoh yang baik dalam proses hukum. Jangan hanya mengirim satu lembar surat namun menghadiri sidang,” kata dia.
Dia mengajukan gugatan praperadilan lantaran ingin menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan polisi lewat jalur resmi melalui pengadilan.
Selain itu, gugatan praperadilan tersebut diharapkan membuka kasus secara terang benderang dan mengakhiri polemik. “Pengadilan adalah lembaga yang fair dan terbuka. Jika memang ada pelanggaran prosedur dan sebagainya dalam proses penggeledahan, hal itu diuji di persidangan,” ujar dia.
Hal senada diungkapkan kuasa hukum pemohon dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Boyamin Saiman. Boyamin mengaku kecewa lantaran termohon tidak menghadiri sidang di pengadilan.
Dia menilai belum ada surat dari pimpinan Polda Jateng semestinya tidak menjadi alasan untuk menghadiri persidangan. “Panggilan dari pengadilan kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Prinsipnya kami kecewa,” papar Boyamin.
Dia membandingkan saat aparat penegak hukum memanggil masyarakat untuk dimintai keterangan. Polisi bisa memanggil kembali masyarakat hingga upaya paksa dalam proses hukum. Selain itu, gugatan praperadilan yang diajukan kliennya diajukan pada 4 November.
Semestinya, termohon sudah mempersiapkan berbagai hal saat menghadiri sidang. “Kalau dibalik, kita saja patuh, kenapa penegak hukum tidak patuh dengan datang di pengadilan. Pemanggilan dari pengadilan tidak dilakukan secara mendadak. Sudah dua pekan yang lalu,” urai Boyamin.
Sebagai informasi, tiga aktivis Mega Bintang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo terkait penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran (HQ) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, oleh aparat kepolisian pada akhir Oktober 2027. Mereka ingin menguji apakah penggeledahan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur atau tidak.
Ketiga aktivis Mega Bintang tersebut adalah Rus Utaryono, Tresno Subagiyo, dan Johan Safaat Setyo Mahanani. Mereka mendaftarkan permohonan praperadilan ke PN Sukoharjo pada Rabu (4/11/2026). Permohonan itu ditujukan kepada Polres Sukoharjo sebagai termohon I dan Polda Jawa Tengah sebagai termohon II.

Leave a Reply