Nusatime.com, PURWOKERTO—Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto berhasil menekan enam dari sembilan risiko utama organisasi sepanjang triwulan III 2026. Capaian tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus memantapkan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Berdasarkan hasil pemantauan triwulan III 2026, enam dari sembilan risiko utama fakultas mengalami penurunan level. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Perkembangan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Hasil Manajemen Risiko Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran pimpinan fakultas, koordinator program studi, Gugus Penjaminan Mutu (GPM), tim Zona Integritas, dosen, serta tenaga kependidikan FEBI UIN Saizu.
Ketua Satgas SPIP FEBI UIN Saizu Purwokerto, Prof. Tutuk Ningsih, menjelaskan fakultas telah memetakan sembilan risiko utama dalam Register Risiko dan Peta Risiko Tahun 2026. Setiap risiko dilengkapi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dan pengelola risiko.
Kesembilan risiko tersebut mencakup percepatan akreditasi unggul program studi, ketepatan waktu layanan administrasi akademik, pencegahan pungutan liar dan gratifikasi, kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (SPJ), realisasi anggaran, pencegahan plagiarisme karya ilmiah, keamanan data akademik mahasiswa, ketepatan waktu kelulusan, serta tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Hasil pemantauan triwulan III menunjukkan penurunan level pada enam risiko. Meski demikian, FEBI tetap perlu memastikan setiap rencana pengendalian berjalan konsisten melalui evaluasi dan pemantauan berkala. Langkah ini penting agar risiko yang telah dikendalikan tidak kembali meningkat sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan fakultas.
Dekan FEBI UIN Saizu Purwokerto, Prof. Jamal Abdul Aziz, menegaskan SPIP dan manajemen risiko bukan sekadar instrumen pemenuhan administrasi. Keduanya merupakan tanggung jawab seluruh unsur fakultas dalam membangun tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Pengendalian intern dan manajemen risiko adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola fakultas yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar bersama FEBI UIN SAIZU dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tegas Prof. Jamal.
Penguatan pemahaman mengenai SPIP dan pembangunan Zona Integritas juga menjadi fokus materi yang disampaikan Taufik Kurrohman, akademisi Universitas Jember (UNEJ). Ia menguraikan keterkaitan antara maturitas SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Area Penguatan Pengawasan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021.
Hasil Pemantauan dan Tindak Lanjut Perbaikan
Menurut Taufik, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup dibuktikan melalui keberadaan kebijakan tertulis. Fakultas juga harus menunjukkan implementasi pengendalian, hasil pemantauan, serta tindak lanjut perbaikan yang dapat ditelusuri.
Karena itu, terdapat empat tahapan penting yang perlu diperhatikan, yakni penetapan kebijakan, implementasi pengendalian pada titik rawan layanan, pemantauan berkala, dan tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.
“Zona Integritas tidak dinilai dari niat baik semata, melainkan dari jejak bukti dukung yang terukur dan konsisten. Ketika register risiko disusun spesifik menyentuh proses bisnis fakultas seperti layanan akademik, pengujian tugas akhir, hingga tata kelola keuangan maka mitigasi risiko akan berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan,” ujar Taufik.
Melalui sosialisasi ini, FEBI UIN Saizu menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan pengendalian risiko ke dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan didorong memahami serta menjalankan langkah mitigasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Dengan demikian, penguatan SPIP tidak berhenti pada pemenuhan dokumen evaluasi, tetapi menjadi budaya kerja yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan.
Ke depan, FEBI UIN Saizu akan terus mengawal pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melalui evaluasi secara konsisten. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, memperkuat pelayanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (NA)

Leave a Reply