Nusatime.com, SEMARANG – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, buka suara terkait data 341.827 orang yang masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) selama Januari-Mei 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, kata dia, akan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) di 35 kabupaten/kota melakukan deteksi dan verifikasi ulang guna memastikan keakuratan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Gus Yasin mengaku perlu memastikan kondisi riil di lapangan sebelum menentukan langkah penanganan. Menurutnya, fakta di masing-masing daerah bisa berbeda tergantung faktor sosial dan geografis.
“Langkah pertama kita deteksi dulu. Angka itu putus sekolah atau memang mereka masih sekolah,” kata Gus Yasin seusai Perayaan Hari Bumi di Bale Agung Horison Resort Tlogo Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2026).
Menurut dia, sejumlah anak di berbagai kabupaten/kota mengalami putus sekolah akibat beragam faktor, mulai dari lingkungan pertemanan, kondisi keluarga, hingga tekanan ekonomi yang memaksa anak bekerja sejak usia dini.
“Artinya lingkungannya memang harus kita bentuk dulu. Seperti pengasuhan yang ada di Purwakarta. Itu ada mereka yang didorong menjadi tulang punggung keluarga. Seperti kasus di Batang sampai bunuh diri,” ujarnya.
Pemprov Jateng, lanjut Gus Yasin, akan memberikan asesmen serius terhadap persoalan pendidikan karena pendidikan berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di daerah.
Ia juga mengapresiasi program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat yang menyediakan sistem pendidikan berbasis asrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.
“Maka saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang mengadakan Sekolah Rakyat yang basisnya asrama, semua ditanggung termasuk makan. Jadi kalau tidak ada kemampuan untuk bersekolah, sudah bisa sekolah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin, menilai program beasiswa dan sekolah kemitraan sudah cukup membantu masyarakat kurang mampu. Meski demikian, ia meminta implementasi program tersebut dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan merata.
Menurut Zainuddin, persoalan anak putus sekolah tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekolah gratis atau penghapusan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). “Penyebab anak putus sekolah sangat kompleks dan multidimensional,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu membantu kebutuhan penunjang pendidikan seperti transportasi, seragam, hingga perlengkapan sekolah agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Leave a Reply