5 Polres di Soloraya Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi, Negara Rugi Rp1,3 Miliar

5 Polres di Soloraya Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi, Negara Rugi Rp1,3 Miliar
Kapolresta Klaten bersama Kapolres Sragen, Boyolali, Karanganyar dan Wonogiri menggelar pers rilis ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Soloraya, Jumat (13/11/2026). (Daerah/Taufiq Sidik Prakoso)

Nusatime.com, KLATEN — Selama kurun waktu sebulan, yakni 14 Oktober hingga 13 November 2026, tim Satreskrim dari lima Polres/Polresta di wilayah Soloraya mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Total ada delapan tersangka yang ditangkap dengan taksiran kerugian negara akibat ulah para pelaku mencapai Rp1,3 miliar.

Kelima Polres/Polresta tersebut meliputi Polresta Klaten, Polres Sragen, Polres Karanganyar, Polres Boyolali, serta Polres Wonogiri. Pers rilis pengungkapan kasus dari wilayah Soloraya itu digelar di Polresta Klaten dan dihadiri kapolresta serta kapolres dari lima wilayah.

Berdasarkan pantauan, barang bukti pengungkapan perkara dihadirkan saat pers rilis. Barang bukti tersebut meliputi kendaraan, pelat nomor, tangki modifikasi, hingga ratusan galon berisi BBM bersubsidi.

“Rincian barang bukti sebagai berikut, BBM jenis solar sebanyak 1.134 liter, BBM jenis pertalite 2.025 liter serta empat tabung gas subsidi ukuran 3 kg,” jelas Kapolresta Klaten, Kombes Pol Ari Cahya Nugraha, bersama empat kapolres lainnya.

Modus yang dilakukan para tersangka beragam. Ada yang memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM dalam kapasitas lebih banyak.

Ada pula pelaku yang menggunakan banyak akun barcode dan mengganti pelat nomor berulang kali untuk ngangsu atau membeli BBM bersubsidi di SPBU. Selain itu, ada pelaku yang menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk keperluan sektor pertanian.

BBM yang diperoleh dengan cara tersebut kemudian ditimbun. Selanjutnya, BBM bersubsidi yang telah dikumpulkan dijual kembali oleh para pelaku untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 55 UU No. 22/2021 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto UU No. 1/2026. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.

Leave a Reply