Guru PPPK PW di Sukoharjo Sambut Baik Rencana Naik Status Jadi Penuh Waktu

Nusatime.com, SUKOHARJO – Para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sukoharjo menyambut baik rencana pemerintah menaikkan status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 mendatang. Hal ini menjadi penantian panjang para guru PPPK Paruh Waktu di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Pemerintah dan DPR menyepakati untuk membuka kesempatan bagi guru berstatus PPPK paruh waktu naik status menjadi PPPK pada tahun depan. Tranformasi alih status guru PPPK paruh waktu disepakati dalam rapat koordinasi yang dihadiri eksekutif dan legislatif di Gedung DPR di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Kebijakan ini disambut baik oleh para guru PPPK Paruh Waktu di Sukoharjo. Hal ini menjadi penantian panjang bagi para guru PPPK Paruh Waktu di masing-masing sekolah.

“Alhamdulillah, saya sudah mendengar kabar terkait rencana alih status guru PPPK paruh waktu menjadi guru PPPK penuh waktu. Semoga benar-benar terealisasi pada tahun depan,” kata seorang guru PPPK Paruh Waktu di SDN Ngombakan 02, Kecamatan Polokarto, Elfian Utama Ningrum, Rabu (19/8/2026).

Evi, sapaan akrabnya, mengaku khawatir dengan nasibnya lantaran masa kontrak kerjanya habis pada September. Apabila ingin melanjutkan mengajar di sekolah, perjanjian kerja harus diperpanjang oleh instansi terkait. 

Gaji yang diterima ribuan PPPK Paruh Waktu termasuk guru berasal dari APBD Sukoharjo. “Sempat ketar-ketir karena masa kontrak kerja habis pada September 2026. Saya menjadi guru kelas sejak 2022. Sudah empat tahun menjadi guru PPPK paruh waktu di SDN Ngombakan 02,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, secara akumulasi terdapat 955.245 guru berstatus PPPK di mana 231.246 di antaranya adalah paruh waktu. Di sisi lain, guru PPPK mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS pada awal 2027.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana guru berstatus PPPK menjadi penuh waktu pada 2027 tidak mengganggu fiskal negara. Hal ini karena pemerintah sudah melakukan simulasi anggaran untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.