Nusatime.com, SUKOHARJO — Kalangan buruh di Sukoharjo mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 lebih dari 9%. Usulan tersebut mengacu pada formula penghitungan upah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL). Buruh menilai kebijakan upah yang belum mencukupi kebutuhan hidup membuat banyak pekerja terlilit utang, termasuk pinjaman online (pinjol).
Sekretaris Forum Peduli Buruh Sukoharjo, Sigit Hastono, mengatakan formula penghitungan upah mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nilai KHL juga dapat menjadi dasar penghitungan upah yang disesuaikan dengan laju inflasi tahun berjalan.
“Hitung-hitungan secara kasar, usulan nominal UMK Sukoharjo 2027 naik lebih dari sembilan persen. Saat ini, kami masih menunggu pertemuan lanjutan Dewan Pengupahan Sukoharjo untuk membahas usulan nominal upah secara detail dan mendalam,” kata Sigit, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, kenaikan upah diperlukan untuk menjaga daya beli pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, pekerja dituntut semakin produktif demi menjaga keberlangsungan perusahaan.
Namun, upah yang diterima pekerja dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, harga berbagai kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan upah cenderung stagnan.
“Kami juga menyoroti upah murah bagi kalangan pekerja. Saat ini, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. Di sisi lain, upah yang diterima pekerja cenderung stagnan. Daya beli para pekerja semakin berat,” ujar dia.
Sigit mengatakan kondisi tersebut membuat tidak sedikit pekerja terpaksa meminjam uang kepada teman, kerabat, maupun tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari menunggu waktu menerima gaji. Sebagian pekerja lainnya bahkan memilih meminjam uang melalui layanan pinjaman online (pinjol).
“Belum ada dua pekan, gajian sudah habis. Kemudian, mencari pinjaman ke teman, kerabat keluarga hingga pinjol. Mereka tak lagi bisa produktif di perusahaan karena selalu dikejar-kejar orang yang menagih utang. Ini terjadi berulang kali dan terus-menerus setiap tahun,” ujar Sigit.
Dia menyebut kesejahteraan pekerja menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan usulan UMK Sukoharjo. Menurutnya, pemberian upah layak dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas di perusahaan.
Pembahasan Masih Tahap Awal
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Hari Gunanto, mengatakan pembahasan usulan UMK 2027 masih berada pada tahap awal. Pemerintah daerah masih menjaring aspirasi dari berbagai pihak, seperti serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo juga masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat mengenai formula penghitungan usulan upah.
“Untuk penentuan usulan upah masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Namun, kami tetap berkomunikasi dengan masing-masing unsur di Dewan Pengupahan Sukoharjo,” papar Hari.
Sebagai informasi, UMK Sukoharjo 2026 ditetapkan sebesar Rp2,5 juta. Nilai tersebut naik sekitar 5,96% atau Rp140.512 dibandingkan UMK tahun sebelumnya. Penghitungan kenaikan upah saat itu menggunakan rentang alfa 0,665.
Selain besaran kenaikan upah, terdapat sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian dalam pembahasan UMK. Di antaranya, masih ada perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR), serta pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan tanpa kepastian waktu.
Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah agar dapat mengambil peran strategis dalam melindungi pekerja dan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan.
Leave a Reply