Nusatime.com, KARANGANYAR — Kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun persoalan publik dinilai penting sebagai bagian dari kontrol masyarakat. Namun, kritik tanpa data dan fakta berisiko berubah menjadi hoaks, fitnah, hingga memicu perpecahan.
Pesan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kritis Tanpa Memecah, Bersatu dalam Pancasila” yang digelar KNPI Karanganyar bersama Indopolling Network dan Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA) di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Minggu (27/9/2026) malam.
Kegiatan tersebut mempertemukan sejumlah elemen pemuda dan akademisi untuk membahas fenomena kritik di media sosial sekaligus mendorong anak muda agar lebih aktif mengawal kebijakan publik.
Ketua DPD KNPI Karanganyar, Boby Aditia Putra, mengatakan derasnya arus informasi di media sosial membuat kebebasan menyampaikan pendapat semakin terbuka. Namun, kebebasan tersebut juga perlu diikuti kemampuan memilah informasi.
“Menurut saya, kebebasan dalam menyampaikan pendapat hari ini sangat mudah karena media sosial, algoritmanya juga luar biasa liar,” ujar Boby.
Menurut dia, kritik sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk membuka ruang dialog. Kritik juga bisa menjadi bahan evaluasi dan melahirkan gagasan baru apabila disampaikan dengan dasar yang jelas. Persoalannya, kata Boby, masih banyak kritik yang disampaikan berdasarkan asumsi, bukan data dan fakta.
“Orang mengkritik itu terkadang tidak menggunakan data, tidak menggunakan fakta, tetapi berdasarkan asumsi. Wah, ini informasinya seperti ini, dia melihat berita yang belum tentu kebenarannya,” katanya.
Boby menyoroti pola penyebaran informasi di media sosial yang sangat cepat. Sebuah informasi yang belum terverifikasi bisa berpindah dari satu akun ke akun lain, kemudian membentuk persepsi publik sebelum kebenarannya diketahui. Kondisi tersebut semakin rumit ketika informasi diarahkan kepada pejabat atau institusi tertentu.
“Di media sosial bisa saja seluruh elemen masyarakat bebas menggunakan AI, terus kemudian menyampaikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Kemudian ditanggapi, bergeser ke akun media sosial para pejabat, kemudian langsung jadi sasaran amuk karena kesalahpahaman dari informasi-informasi itu tadi,” jelasnya.
Karena itu, Boby menilai kritik tidak perlu dibatasi. Yang perlu diperkuat justru ruang dialog agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menguji informasi dan melihat persoalan dari berbagai perspektif.
“Kritik itu membuka ruang diskusi, perbincangan. Ketika kita sudah berkolaborasi dan berkumpul, itu membuka ruang gagasan untuk mencarikan solusi,” kata dia.
Dia menilai kritik yang sehat seharusnya tidak berhenti pada unggahan atau komentar di media sosial. Kritik perlu diikuti rekomendasi dan solusi yang terukur. Boby mengatakan FGD tersebut menjadi salah satu ruang bagi KNPI untuk mendukung budaya diskusi di kalangan pemuda.
Menurut dia, semakin banyak ruang dialog dibuka, semakin banyak pula ide dan gagasan anak muda yang dapat dihimpun. Gagasan tersebut kemudian dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Semakin banyak ruang diskusi, semakin menerjemahkan bahwa ide-ide dan gagasan anak muda ini dapat ditampung dan nantinya dapat dijadikan salah satu unsur yang ditimbang untuk dilakukan kebijakan-kebijakan ke depan,” ujarnya.
Boby menambahkan kolaborasi antara organisasi kepemudaan, akademisi, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat perlu diperbanyak. Selain menjadi ruang bertukar gagasan, forum semacam itu dapat menjadi salah satu cara mempersempit ruang penyebaran informasi yang tidak benar.
“Kita mempersempit celah hoaks, mempersempit celah fitnah, mempersempit celah kritik yang tidak berdasar sehingga energi pemuda ini untuk berpikir lebih terpakai dengan langkah dan arah yang lebih jelas,” katanya.
KNPI Karanganyar juga membuka kemungkinan menggelar forum lanjutan yang mempertemukan organisasi kepemudaan dengan pengelola akun media sosial dan komunitas digital di Karanganyar. Boby menyebut gagasan tersebut akan menjadi salah satu masukan untuk agenda KNPI ke depan. Meski demikian, saat ini KNPI masih memiliki sejumlah agenda, mulai dari program mengajar gratis di sejumlah wilayah, kunjungan ke sekolah, hingga reorganisasi kepengurusan organisasi kepemudaan di tingkat kecamatan.
“Tahun depan kita tidak menutup kemungkinan. Masukan ini positif dan kita tindak lanjuti pasti,” ujarnya.
Akademisi UMUKA, Saifuddin, mengatakan persoalan kritik di media sosial perlu mendapat perhatian karena pemuda menjadi salah satu kelompok yang aktif menggunakan platform digital. Menurut dia, aktivitas di media sosial seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyampaikan kritik secara spontan. Pemuda perlu memiliki kemampuan menganalisis persoalan sebelum menyampaikan pendapat.
“Bagaimana caranya agar pemuda di Karanganyar itu bisa mengkritik kemudian dianalisis masalahnya berdasarkan data dan fakta,” kata Saifuddin.
Dia mengatakan kritik tanpa data dan fakta dapat memunculkan persoalan baru. Informasi yang belum tentu benar dapat berubah menjadi isu yang dipercaya masyarakat dan kemudian berkembang menjadi fitnah.
“Sehingga tidak menimbulkan isu-isu fitnah,” ujarnya.
Saifuddin menambahkan FGD tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemuda agar lebih aktif mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Menurut dia, pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Mereka tidak seharusnya hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk mengawasi sekaligus memberikan masukan. Bahkan, menurut Saifuddin, pemuda dapat mengambil peran lebih jauh dengan menjadi pengusul kebijakan.
“Bukan hanya kita sebagai penerima kebijakan, tapi juga kita sebagai pengawal dan kalau bisa sebagai pengusul kebijakan untuk pemerintah Kabupaten Karanganyar,” tuturnya.
Saifuddin mengatakan masyarakat perlu semakin berhati-hati menghadapi informasi yang beredar di media sosial. Sebuah isu yang tidak diketahui kebenarannya dapat dengan mudah memengaruhi orang lain ketika terus disebarkan.
“Ketika misalkan isu tersebut disampaikan, nanti orang yang tidak mengetahui itu benar atau tidaknya akan terbawa arus,” katanya.
Karena itu, dia menilai kolaborasi antara KNPI, akademisi, dan elemen pemuda penting untuk membangun budaya bermedia sosial yang lebih kritis. Pemuda, kata dia, perlu dibiasakan untuk tidak langsung mempercayai informasi yang diterima. Sebelum menyampaikan kritik, mereka perlu memastikan konteks, data, serta fakta yang mendasari persoalan tersebut.
FGD “Kritis Tanpa Memecah, Bersatu dalam Pancasila” pada akhirnya mendorong agar kritik tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap persatuan. Kritik justru dapat menjadi bagian dari proses mencari solusi selama disampaikan secara bertanggung jawab.
Leave a Reply