MPR Targetkan Pengganti Gibran Dilantik 16 November, Ini Mekanisme Konstitusi

MPR Targetkan Pengganti Gibran Dilantik 16 November, Ini Mekanisme Konstitusi
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan di Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Bisnis.com/Eusebio Chrysnamurti)

Nusatime.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyebut pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat dilantik pada Senin (16/11/2026). Target tersebut disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

Muzani mengatakan proses pergantian wakil presiden akan tetap berjalan setelah MPR menerima surat pengunduran diri tersebut. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya akan diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih MPR.

“Insyaallah akan dilantik pada hari Senin, tanggal 16,” kata Muzani saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Muzani sebelumnya menjelaskan Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR dikeluarkan untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

Dalam aturan tersebut, Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.

Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua calon tersebut melalui sidang paripurna. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.

Artinya, penggantian wakil presiden bukan sekadar penetapan administratif oleh MPR. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat, sedangkan keputusan akhir pemilihan berada di tangan MPR.

Muzani sebelumnya menyebut pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Setelah itu, MPR mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas langkah berikutnya.

Adapun Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit. Surat serupa, menurut Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Leave a Reply