Nusatime.com, SURABAYA — Publik digemparkan dengan 20 nama yang berkaitan dengan pusaran kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu nama yang disebut oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol (Purn.) Sony Sonjaya itu adalah Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sony secara resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (8/6/2026).
Tersangka disebut telah menyetorkan 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik, meski detailnya belum dirilis secara resmi ke publik. Rumor mengenai keterlibatan Musyafak serta sosok-sosok lain beredar secara masif di berbagai saluran media sosial.
Nama-nama tersebut diklaim masuk ke dalam daftar sosok yang telah dilaporkan Sony kepada jajaran penyidik Kejaksaan Agung. Atas informasi yang beredar luas di dunia maya tersebut, Musyafak pun angkat bicara.
Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pusaran kasus tersebut serta menantang pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dan berani menyebarkan informasi tersebut.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut bahkan akan memberikan hadiah bagi pihak-pihak yang berhasil membuktikan keterlibatan dirinya dalam dugaan kasus megakorupsi itu ataupun menjadi pemilik dari unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Mana ada, cari aja. Satu aja kalau ada [memiliki SPPG], saya kasih hadiah,” kata Musyafak kepada awak media di Surabaya, Rabu (10/6/2026).
Dirinya pun menegaskan kembali bahwa informasi yang beredar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Musyafak menyatakan bahwa ia tidak memiliki bisnis maupun urusan lain yang berkaitan dengan manajemen dapur MBG.
“Hoaks itu. Saya enggak ada sama sekali kok punya [dapur] MBG. Sudah kaya raya ini saya ini kalau punya [dapur MBG/SPPG]. Kalau ada [yang berhasil buktikan], saya kasih hadiah itu,” jelasnya.
Tak hanya itu, Musyafak juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur secara kelembagaan di pemerintah tidak memiliki hubungan maupun sangkut paut dengan BGN.
Menurutnya, seluruh kebijakan maupun regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan program tersebut diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Kalau masalah MBG itu kan enggak tahu sama sekali, sehingga tidak mau komentar. Kan itu kewenangan di pusat, tata kelola dan mekanismenya seperti apa. Kami [DPRD Jatim] tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah diajak rembukan terkait dengan MBG itu,” pungkasnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Terseret dalam Pusaran Sony Sonjaya Terkait Kasus Korupsi BGN, Ketua DPRD Jatim Buka Suara
Leave a Reply