UMP Jateng Naik 14,1%, Pengusaha Soroti Ancaman bagi Industri Padat Karya

UMP Jateng Naik 14,1%, Pengusaha Soroti Ancaman bagi Industri Padat Karya
Ilustrasi PHK. (Freepik)

Nusatime.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.655.454 atau naik 14,10% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07.

Kalangan pengusaha mengkhawatirkan kenaikan tersebut dapat menekan daya saing industri, mendorong pekerja formal beralih ke sektor informal tanpa jaminan upah, hingga mengancam keberlangsungan dunia usaha karena perusahaan terpaksa melakukan efisiensi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Helmi Tas’an Wartono, mengatakan para pelaku usaha saat ini masih berupaya bertahan di tengah kondisi ekonomi global. Karena itu, kenaikan UMP sebesar 14,10% dinilai bakal memberatkan dunia industri pada tahun depan.

“Kenaikan dengan lonjakan persentase tertinggi dalam satu dekade terakhir ini sangat memberatkan pelaku usaha yang masih bertahan menghadapi tekanan ekonomi global,” kata Helmi kepada Espos, Minggu (22/11/2026).

Menurut Helmi, lonjakan biaya tenaga kerja tidak hanya berdampak pada pembayaran upah pokok. Perusahaan juga harus menanggung kenaikan sejumlah komponen biaya lainnya.

“Lonjakan biaya tenaga kerja dua digit tersebut menekan struktur biaya operasional perusahaan. Khususnya di sektor padat karya yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja formal di Jateng, seperti industri tekstil, garmen, alas kaki, hasil tembakau, dan furnitur,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Helmi, kenaikan upah juga berdampak pada iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tunjangan hari raya (THR), upah lembur, uang kompensasi, hingga struktur dan skala upah. Secara akumulatif, beban tersebut akan meningkatkan total biaya tenaga kerja hingga dua sampai tiga kali lipat dari persentase kenaikan upah pokok.

Pekerja Informal Lebih Banyak

Sementara itu, Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Apindo Jateng, Adam Hatumena, menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jateng. Ia menyebut proporsi pekerja informal di Jateng mencapai 58,79%, tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur sebesar 61,73%. Angka tersebut juga melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 57,93%.

“Tingginya pekerja informal ini memastikan besarnya proporsi tenaga kerja di Jawa Tengah yang menerima bayaran di bawah upah standar,” kata Adam.

Adam juga menilai produktivitas tenaga kerja di Jateng masih rendah. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menunjukkan produktivitas tenaga kerja Jateng hanya mencapai 56,4% dari rata-rata nasional.

“Kondisi ini membuat beban rasio upah terhadap output ekonomi di Jateng sudah tergolong tinggi. 33,3% jauh di atas benchmark nasional 24,8%. Sehingga kenaikan upah yang tidak diimbangi lonjakan produktivitas akan menggerus margin dan daya saing industri,” nilainya.

Adam membandingkan kenaikan UMP Jateng dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Kenaikan UMP Jateng sebesar 14,10% dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta sebesar 7,1% dan Banten sebesar 8,77%.

“Berisiko menekan daya saing industri padat karya, memicu efisiensi, serta mendorong pekerja formal masuk ke sektor informal tanpa jaminan upah,” sambungnya.

3 Rekomendasi Apindo Jateng

Menjelang pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027, Apindo Jateng menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah daerah diminta berfokus pada penurunan indeks pekerja informal dan perlindungan lapangan kerja formal. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas lapangan kerja formal serta menjaga operasional perusahaan yang sudah ada untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kedua, penerapan variabel formula dalam pembahasan UMK 2027 perlu dilakukan secara proporsional. Penentuan besaran alfa serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus dilakukan secara objektif dengan merujuk pada pertumbuhan ekonomi daerah, produktivitas tenaga kerja, kapasitas sektoral, serta daya saing investasi antarwilayah di Pulau Jawa.

Ketiga, Apindo mendorong penguatan dialog sosial tripartit dan pemberian insentif bagi dunia usaha. Pemerintah dan serikat pekerja perlu memperkuat kolaborasi bersama pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Leave a Reply