Nusatime.com, SEMARANG — Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) 2027 telah ditetapkan sebesar Rp2.655.454 atau naik Rp328.068 dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07. Namun, besaran upah tersebut belum mencapai 100% kebutuhan hidup layak (KHL) yang diperkirakan sebesar Rp3,7 juta.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim, membenarkan bahwa UMP 2027 baru mencapai 71,77% dari angka KHL atau belum memenuhi tuntutan buruh sebesar 100%. Padahal, penggunaan KHL dapat menjadi gambaran kebutuhan pekerja dan keluarganya.
“Karena benar, pekerja belum tentu single, ada yang sudah menikah, berkeluarga [punya anak]. Makanya tahapan-tahapan KHL kita dorong agar percepatan untuk mencapai 100%,” kata Aulia kepada Espos, Minggu (22/11/2026).
Di sisi lain, lanjut Aulia, UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau 12 bulan. Setelah itu, perusahaan memiliki struktur pengupahan tersendiri untuk menentukan gaji setiap pekerja.
“Makanya dalam masa kerja yang di atas satu tahun, struktur skala upah menjadi wajib. Walaupun perlu diawasi dengan ketat ya oleh pemerintah. Dalam notabene adalah pengawas agar struktur skala upah ini benar-benar diterapkan,” sambungnya.
Kendati belum mencapai 100% KHL, Aulia tetap mengapresiasi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang berani menaikkan UMP 2027 sebesar 14,10%. Menurutnya, dampak kenaikan tersebut akan membuat 25 kabupaten/kota mengalami kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas UMP.
“Karena kondisi sekarang setelah ditetapkan, ada 25 daerah yang UMK-nya itu masih di bawah UMP. Otomatis setelah ini, mereka harus menaikkan UMK-nya di atas UMP,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP), Karmanto. Ia mengatakan disparitas upah Jateng dengan provinsi lain akan semakin jauh.
“Bagaimana kita bisa mengejar DKI Jakarta yang upahnya sudah Rp6 juta, berapa tahun lagi baru kita mencapai itu? Kalau kita sampai dengan hari ini masih memperdebatkan upah yang tidak merata di Indonesia, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanah Pancasila, sila kelima, jauh dari ekspektasi,” ucap Karmanto.

Leave a Reply