Desa Dampingan Pemprov Jateng Perkuat Ekonomi Warga Lewat Ternak Kambing & Ayam

Desa Dampingan Pemprov Jateng Perkuat Ekonomi Warga Lewat Ternak Kambing & Ayam
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyapa pelaku UMKM saat menghadiri penutupan program Desa Dampingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Desa Bowongso, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo, Selasa (17/11/2026). (Istimewa)

Nusatime.com, WONOSOBO—Program Desa Dampingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong kemandirian ekonomi warga di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara melalui bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Bantuan tersebut dimanfaatkan warga Desa Bowongso (Kecamatan Kalijajar, Wonosobo) dan Desa Pingit ( Kecamatan Rakit, Banjarnegara) untuk mengembangkan peternakan kambing maupun ayam petelur. Kedua desa itu merupakan desa dampingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

Perwakilan KUBE Barokah di Desa Bowongso, Mustarikun mengatakan, kelompoknya beranggotakan 10 orang. Dana bantuan tersebut direncanakan untuk membeli delapan ekor kambing yang akan dipelihara bersama dalam satu kandang.

Kambing-kambing tersebut nantinya dikembangbiakkan agar populasi ternak terus bertambah dan dapat memperbesar skala usaha kelompok.

“Sangat efektif untuk masyarakat dengan adanya bantuan KUBE ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi Jateng,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Pemprov Jateng, Selasa (17/11/2026).. 

Selain peternakan kambing, pengembangan usaha produktif juga dilakukan KUBE Maju Bersama di Desa Pingit. Kelompok beranggotakan lima orang itu memperoleh bantuan modal Rp20 juta untuk mengembangkan usaha ayam petelur.

Perwakilan kelompok KUBE Maju Bersama, Samsul Fatoni, mengatakan bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembangkan peternakan ayam dengan target produksi sekitar 120 butir telur.

Menurutnya, usaha tersebut diharapkan dapat menambah penghasilan anggota kelompok sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

“Bagi masyarakat, terutama anggota kelompok, bantuan ini sangat menambah ekonomi. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ke depan, kami berharap bantuan untuk usaha kelompok seperti ini bisa terus berlanjut karena manfaatnya sangat besar untuk menambah ekonomi warga,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyerahkan bantuan kepada warga saat penutupan program Desa Dampingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Desa Bowongso, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo, Selasa (17/11/2026). (Istimewa)
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyerahkan bantuan kepada warga saat penutupan program Desa Dampingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Desa Bowongso, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo, Selasa (17/11/2026). (Istimewa)

Di luar penguatan ekonomi melalui KUBE dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), program Desa Dampingan di Desa Bowongso dan Desa Pingit juga menyentuh berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

Di Desa Bowongso, bantuan KUBE diberikan kepada tiga kelompok dengan total Rp60 juta, sedangkan bantuan UEP mencapai Rp25 juta untuk 10 kepala keluarga. Dukungan lainnya meliputi 626 kilogram bantuan pangan, 500 bibit tanaman, pembangunan jamban sehat, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pembangunan sarana dan prasarana.

Sementara di Desa Pingit, bantuan KUBE mencapai Rp100 juta untuk lima kelompok dan UEP Rp25 juta bagi 10 kepala keluarga. Masyarakat juga memperoleh bantuan pangan, jamban sehat, RTLH, satu unit kursi roda, serta akses internet gratis.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengingatkan masyarakat bantuan yang diberikan harus dikembangkan menjadi usaha produktif. 

“Jangan menggunakan pola yang dulu-dulu. Dulu, biasanya bantuan itu dibagi rata, kemudian dijual. Padahal, niat kami memberikan bantuan KUBE adalah agar dikembangkan menjadi usaha,” kata Taj Yasin saat menghadiri penutupan program Desa Dampingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Desa Bowongso, Kabupaten Wonosobo, Selasa, 17 November 2026.

Menurutnya, bantuan KUBE dirancang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha yang dikelola secara berkelompok. Karena itu, penerima bantuan harus memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menjelaskan program satu desa satu organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai desa binaan merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat penurunan kemiskinan.

Ia menyebut, angka kemiskinan Jawa Tengah yang pada 2018 masih berada di kisaran 11 persen, kini telah turun menjadi 9,48 persen pada 2026. Penanganan kemiskinan ekstrem juga terus menjadi perhatian pemerintah.

“Artinya penurunan kemiskinan ini luar biasa signifikan. Dan di Jawa Tengah untuk kemiskinan ekstrim itu juga ditangani dengan baik,” jelasnya. 

Ia berharap bantuan KUBE maupun UEP dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi mampu menjadi sumber penghasilan bagi keluarga penerima. (*)

Leave a Reply