Nusatime.com, JAKARTA — Sebanyak 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sampai saat ini belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Terkait permasalahan ini, pemerintah akan terus melakukan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pertama [yang pasti] kami menyelesaikan, 27.000 [SPPG] itu berapa mana yang sudah jalan bagus mana yang belum. Ada 8.000 yang belum punya SLHS,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, seusai Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026).
Selain membenahi SPPG yang telah beroperasi, pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan 13.000 titik dapur MBG baru. Zulkifli mengatakan penyelesaiannya akan dilakukan dalam dua tahap.
Pada tahap pertama, pemerintah memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.
Adapun penyelesaian dapur MBG di wilayah lain, seperti Sumatra dan Jawa, ditargetkan selesai paling lambat dalam dua bulan.
“Yang sangat penting seperti di Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain itu kami selesaikan sebulan. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan,” kata Zulkifli Hasan.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan verifikasi ulang terhadap data 63 juta penerima manfaat MBG serta keberadaan 27.000 SPPG. Proses pendataan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.
Menurut Zulkifli, pemerintah akan menyesuaikan data penerima manfaat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh sasaran tetap akan menerima program MBG, kecuali masyarakat yang secara sukarela memilih untuk tidak menerima bantuan.
“Karena kalau kita nggak kasih nanti dibilang pemerintah pilih kasih tidak adil. Semua dikasih tapi kecuali yang tidak mau,” katanya.
Pemerintah juga akan merevisi sejumlah aturan yang dinilai belum memadai dalam pelaksanaan program MBG. Revisi tersebut menjadi salah satu tugas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, dan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
“Nah ada juga beberapa aturan yang dianggap tidak bagus tidak layak akan direvisi itu juga sebulan akan diselesaikan Kepala BGN yang baru ya,” ungkapnya.
Zulkifli optimistis pembenahan secara bertahap tersebut mampu menyelesaikan sebagian besar persoalan dalam pelaksanaan MBG pada bulan pertama. Selanjutnya, berbagai isu yang masih menjadi sorotan publik ditargetkan tuntas pada bulan berikutnya.
“Kami meyakini mudah-mudahan seminggu dua minggu sebulan ini ya separuh masalah-masalah di BGN bisa kita selesaikan. Satu bulan berikutnya semua persoalan yang menjadi sorotan publik Insyaallah bisa kita selesaikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya akan memprioritaskan pelaksanaan program MBG di daerah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut akan mengacu pada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar intervensi gizi dapat diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Sudaryono mengatakan BGN telah menerima paparan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi gizi segera, terutama daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek manakah sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026).
Dia menyebut Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi daerah prioritas karena memiliki kebutuhan intervensi gizi yang tinggi. Selain itu, terdapat sejumlah wilayah di Sumatra dan Jawa yang juga memerlukan perhatian dalam perluasan layanan MBG.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Zulhas: Masih Ada 8.000 Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
Leave a Reply