APBN Tak Turun, Bupati Pastikan Trans Banyumas Tetap Beroperasi

Nusatime.com, PURWOKERTO — Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memastikan layanan Bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas tetap beroperasi meskipun anggaran pendukung dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi turun pada 2026.

“Untuk ulang tahun kemerdekaan ini, saya pastikan bahwa Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun dana APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda (Sekretaris Daerah) dan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengambil anggaran yang lainnya,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (17/8/2026).

Ia mengatakan keberlanjutan layanan Trans Banyumas menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang telah berjalan selama ini.

“Tidak usah khawatir, saya pastikan Trans Banyumas itu tetap berjalan,” katanya seusai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana dikutip dari Antara.

Menurut Sadewo, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional layanan Trans Banyumas hingga akhir 2026.

“Dibutuhkan Rp13 miliar sekian, hampir Rp14 miliar dan sudah kita siapkan,” katanya menegaskan.

Keputusan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan setelah Pemkab Banyumas sebelumnya berupaya melakukan lobi kepada Kementerian Perhubungan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap tersedia.

Akan tetapi, kondisi keuangan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sedang berkurang sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam keberlanjutan layanan Trans Banyumas.

“Kondisi keuangannya, baik di daerah maupun di pusat, sedang kurang. Sehingga salah satu (mitigasi)-nya saya potong dinas luar untuk ASN,” katanya.

Ia menegaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan tetap mempertahankan program yang menyangkut kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

Ia juga meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas memahami kebijakan efisiensi tersebut karena dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

“Teman-teman ASN mohon dimaklumi, demi pelayanan masyarakat dan efisiensi,” katanya.

Pemkab Siapkan Anggaran hingga Akhir 2026

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan terus mencari sumber pembiayaan yang memungkinkan agar layanan transportasi umum tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menurut Bupati, keberadaan Trans Banyumas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan moda transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga keberlangsungannya perlu dijaga.

Sebelumnya, Sadewo mengatakan Trans Banyumas merupakan layanan yang dibutuhkan masyarakat sehingga pemerintah daerah berkewajiban menjaga keberlanjutannya meskipun program tersebut pada awalnya merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui skema subsidi BTS.

“Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD. Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut,” katanya di Purwokerto, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, anggaran operasional Trans Banyumas yang tersisa hanya mencukupi hingga 28 Agustus 2026 karena kebutuhan anggaran tiap bulannya sekitar Rp3,3 miliar.

Dengan kondisi tersebut, sebelumnya dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar agar moda transportasi massal tersebut tetap bisa beroperasi hingga Desember 2026.

Kendati demikian, kebutuhan operasional Trans Banyumas akan mengalami penurunan sekitar 25%-35% mulai April 2027. Hal itu karena cicilan pembelian armada bus yang dibiayai melalui modal awal dari penanam saham dijadwalkan telah lunas.

Dengan demikian, salah satu komponen pembiayaan berupa biaya investasi tidak lagi masuk dalam biaya operasional.