Nusatime.com, SOLO – Wakil Wali Kota Solo sekaligus Bunda Penggerak Inklusi Solo, Astrid Widayani, berkomitmen menguatkan ruang bagi anak berkebutuhan khusus dalam program pembangunan Kota Solo.
Astrid menjelaskan setiap tahapan pembangunan Kota Solo harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian Pemkot Solo yakni kelompok rentan, termasuk kelompok disabilitas.
“Kelompok berkebutuhan khusus ini bukan sekadar tentang berbeda ya, tetapi menjadi bagian dari elemen masyarakat yang memang ada aksesibilitas, fasilitas, sarana-prasarana, termasuk penyediaan program-program pemerintah di semua bidang, pendidikan, kesehatan, semua itu juga khusus gitu,” kata dia kepada Espos, Selasa (22/9/2026) siang.
Dia menjelaskan kota yang benar-benar ramah dan inklusif bagi anak harus memiliki pendamping di sekolah inklusi, terapis di rumah sakit, serta akses transportasi dalam pelayanan transportasi publik. Setiap perencanaan pembangunan hingga implementasi menjadi perhatian agar memberikan dampak positif kepada masyarakat.
Dia menjelaskan ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani kelompok berkebutuhan khusus, misalnya Dinas Sosial Kota Solo terkait basis data disabilitas dan Dinas Pendidikan Kota Solo yang menyediakan sekolah inklusi.
Pemkot Solo menghapus kelembagaan UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut membuat layanan terapi medis dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dipisah.
“Terkait PLDPI itu cukup ramai. Bagaimana fungsi dari lembaga yang di bawah Dinas Pendidikan Solo itu difungsikan fokus ke pembelajarannya. Yang satu fokus ke terapinya dari sisi kesehatannya di Dinas Kesehatan Solo,” ujar dia.
Memastikan Pelayanan Tetap Berlanjut
Dia menjelaskan hal yang menjadi perhatian adalah memastikan pelayanan tetap berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan yang terpenting kebijakan selaras dengan pemerintah pusat.
“Jadi kan dulu yang namanya payung dari kementerian itu ada yang bersama, sekarang ada kementerian yang terpisah. Kemudian ada juga program-program pemerintah pusat, strategi nasional yang sifatnya strategi nasional itu juga perlu fokus ya. Jadi kami yang di daerah ini juga mengikuti,” ujar dia.
Menurut dia, dengan pandangan yang sudah terpisah tersebut, pemerintah bisa lebih fokus menjalankan program-program pembangunan ke depan. Misalnya di bidang kesehatan yang lebih mengarah pada proses terapi di layanan kesehatan, rumah sakit, dan sebagainya.
“Itu juga jadi kita bisa mengukur standar pelayanan kesehatan yang ada di Kota Surakarta termasuk untuk kawan-kawan disabilitas. Termasuk juga bagaimana nanti program-program yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya ada daycare, ada sekolah inklusi yang baru. Jadi ada standar-standar yang nanti bisa diikuti ke depan. Jadi tidak berbeda-beda, semuanya seragam,” papar dia.
Astrid menilai perkembangan sekolah inklusi di Kota Solo sudah cukup baik. Namun, kendalanya masih terdapat pada kualitas, khususnya jumlah pendamping anak berkebutuhan khusus dan terapis.
“Jadi kami juga perlu menyampaikan pada masyarakat bahwa masih ada juga sisi yang mungkin bisa dilengkapi dari mungkin yang selama ini hanya berbicara tentang kebijakan perawatan, ternyata juga ada sisi terapis yang mungkin bisa diikuti untuk standardisasi di pekerjaan,” ujar dia.
Dia mengatakan guru tidak hanya bertindak sebagai guru kelas, tetapi juga menjadi guru pendamping bagi anak-anak disabilitas. Karena itu, standar kompetensi tenaga kerja di bidang pendidikan perlu ditingkatkan.
“Tentu kebijakan yang sudah berupa standar ini penting sehingga tidak ada yang hanya sekadar bekerja, tetapi di situ sudah ada panduan, sudah ada tolok ukur di mana pendampingan yang baik, mana yang belum,” ungkap dia.
Sisi Anggaran
Kemudian, kata dia, dari sisi anggaran bisa lebih diperhatikan target dan optimalisasi potensi, baik secara akademik maupun nonakademik. Astrid mencontohkan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) yang memiliki banyak potensi yang bisa dimodifikasi, baik dari sisi akademik maupun komponen lainnya.
“Kami melalui Komisi Disabilitas Daerah atau KDD ini kan sudah masuk ke semua komponen. Termasuk komunitas, asosiasi, kelembagaan yang peduli pada disabilitas. Itu juga ada forum orang tua berkebutuhan khusus atau perkusi itu, keluarga spesial gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi peran kolaborasi bersama semua pihak,” ungkap dia.
“Jadi saya ingin memastikan semua, khususnya anak-anak penyandang disabilitas di Solo, anak-anak difabel kita itu sudah bisa mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan. Kemudian selanjutnya dari sisi pekerjaan kita juga memastikan melalui Dinas Tenaga Kerja, kemarin ada porsi ya untuk lowongan pekerjaan untuk orang dengan disabilitas, bahkan di lingkungan pemerintahan,” ujar dia.
Selain itu, dia memastikan fasilitas umum maupun sarana dan prasarana publik memiliki aksesibilitas yang ramah bagi semua pihak.
Leave a Reply