Nusatime.com, KLATEN – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengikuti rapat evaluasi program MBG yang digelar di Pendopo Pemkab Klaten, Kamis (7/5/2026). Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kembali mengingatkan pengelola SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP) hingga memperbaiki pola komunikasi.
Selain seluruh pengelola SPPG hingga mitra program, rapat dihadiri pejabat Forkopimda, di antaranya bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0723/Klaten, serta Wakapolres Klaten. Rapat juga diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Klaten.
Hamenang menjelaskan rapat evaluasi digelar menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pengecekan selama ini. Termasuk mengevaluasi sejumlah hal, terutama pascakasus keracunan makanan yang diduga berasal dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tulung agar peristiwa serupa tak terjadi.
“Realitasnya memang masih terjadi beberapa kejadian di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Forkopimda dan menghadirkan kepala SPPG serta yang tidak kalah penting dari pihak yayasan yang menjadi mitra,” ungkap Hamenang yang juga menjadi Ketua Satgas Pengawasan MBG Kabupaten Klaten.
Hamenang menekankan agar seluruh SPPG mematuhi SOP yang sudah ada. Pasalnya, masih ditemukan cold storage serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di beberapa SPPG yang belum memenuhi ketentuan. “Ini yang kemudian segera diselesaikan,” jelas Hamenang.
Dengan kepatuhan terhadap seluruh SOP, Hamenang berharap tak ada lagi kasus dugaan keracunan. “Kalau semua dijalankan dengan baik sesuai SOP, insyaallah akan meminimalisasi terjadinya risiko keracunan,” ungkap dia.
Selain itu, Hamenang menekankan terkait pola komunikasi antara SPPG dengan pihak mitra MBG, dalam hal ini pihak yayasan. Dari rapat evaluasi itu, Hamenang juga merespons positif usulan pembentukan paguyuban SPPG. Paguyuban itu bisa menjadi tempat saling belajar dan bertukar informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG di Kabupaten Bersinar.
“Mangga, SPPG taat aturan yang sudah diberikan BGN. Semua SOP wajib hukumnya dijalankan sehingga meminimalisasi risiko terjadinya keracunan. Kemudian perbaiki pola komunikasi,” ungkap Hamenang.
Hamenang juga berharap program itu melibatkan UMKM sebagai pemasok bahan baku untuk SPPG. Tujuannya, agar perputaran ekonomi dari program tersebut bisa ikut dirasakan para pelaku usaha kecil di wilayah.
“Untuk masyarakat, jangan takut dengan program MBG. Ini merupakan program yang baik dari pemerintah pusat. Tetapi, tetap harus diawasi dan dikawal bersama-sama,” ungkap Hamenang.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Klaten, Yoga Angga Pratama, menjelaskan saat ini ada 125 SPPG yang beroperasi, melayani sekitar 237.000 penerima manfaat. Saat ini, ada sekitar 5.400 relawan yang bekerja di SPPG.
Terkait hasil rapat evaluasi, Yoga menjelaskan penerapan SOP diperketat lagi.
“Kami akan memperketat kembali penerapan SOP dalam pengelolaan MBG di setiap SPPG. Nanti kami akan sidak juga dan akan kami tekankan agar SOP selalu diterapkan seluruh SPPG,” ujar Yoga.
Leave a Reply