Nusatime.com, SOLO — PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) memperketat pengawasan serta evaluasi berkala terhadap lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi.
Hal ini menyusul terbongkarnya kasus penimbunan serta penyalahgunaan energi bersubsidi di wilayah Soloraya dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp1,3 miliar.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, menegaskan komitmen perusahaan untuk memastikan penyaluran subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan Pertamina langsung menerapkan sanksi administratif bertingkat sesuai hasil pemeriksaan terhadap lembaga penyalur yang terbukti menyalurkan BBM dan LPG tidak sesuai peruntukan maupun prosedur.
Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dijatuhi sanksi.
Ia mengatakan evaluasi rutin ini dilakukan untuk menutup celah berbagai modus penyimpangan, mulai dari pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi hingga penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi dengan tenang dan menggunakan produk bersubsidi sesuai peruntukannya,” ujar Subhan melalui keterangan tertulisnya yang diterima Espos, Minggu (15/11/2026).
Selain pengawasan internal, ia mengatakan Pertamina juga memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam mendukung proses hukum terhadap dugaan penyimpangan di lapangan.
“Subsidi energi merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran. Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum karena penyalahgunaan subsidi pada akhirnya dapat merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya,” imbuhnya.
Stok Dipastikan Aman
Di sisi lain, pihaknya menjamin ketersediaan stok BBM maupun LPG di wilayah Jateng dan DIY dalam kondisi aman. Berdasarkan pemantauan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali lipat dari konsumsi normal harian, Biosolar berada di angka 10,3 kali lipat, serta LPG mencapai 3 kali lipat dari konsumsi normal harian.
Dia juga mengimbau seluruh operator SPBU, agen, pangkalan LPG, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan dengan membeli energi sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam penimbunan maupun pengangkutan ilegal.
Subhan mengatakan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan di lapangan, warga diminta melapor ke aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center 135.
Diberitakan sebelumnya, selama kurun waktu sebulan, yakni 14 Oktober hingga 13 November 2026, tim Satreskrim dari lima Polres/Polresta di wilayah Soloraya mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Total ada delapan tersangka yang ditangkap dengan taksiran kerugian negara akibat ulah para pelaku mencapai Rp1,3 miliar.
Kelima Polres/Polresta tersebut meliputi Polresta Klaten, Polres Sragen, Polres Karanganyar, Polres Boyolali, serta Polres Wonogiri. Pers rilis pengungkapan kasus dari wilayah Soloraya itu digelar di Polresta Klaten dan dihadiri kapolresta serta kapolres dari lima wilayah.
Berdasarkan pantauan, barang bukti pengungkapan perkara dihadirkan saat pers rilis. Barang bukti tersebut meliputi kendaraan, pelat nomor, tangki modifikasi, hingga ratusan galon berisi BBM bersubsidi.
Leave a Reply