Nusatime.com, SEMARANG — Puluhan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menggelar demonstrasi di depan kantor Perhutani Jawa Tengah (Jateng), Jumat (16/10/2026) sore. Mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional serta mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Pantauan Espos, puluhan mahasiswa mulai memadati sepanjang Jalan Pahlawan sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Dibakar Demi Kapitalis” di sela orasi.
Koordinator lapangan aksi, Mohammad Azmi Pratama, mengatakan mahasiswa prihatin terhadap dampak karhutla di Kalimantan. Mereka menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas untuk menangani kebakaran dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
“Kita sebagai mahasiswa melihat adanya kepulan asap yang mengepung di wilayah tersebut jujur sangat miris,” seru Azmi di sela aksi.
Azmi menyebut karhutla telah menimbulkan korban. Menurut dia, kelompok rentan, seperti warga lanjut usia dan balita, turut terdampak akibat kabut asap.
Dampak kebakaran, lanjut Azmi, tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Kabut asap juga membatasi aktivitas masyarakat, mengganggu perjalanan, dan memukul kegiatan ekonomi warga di wilayah terdampak.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian mahasiswa Unissula yang berasal dari Kalimantan. Azmi mengatakan sejumlah orang tua mahasiswa yang tinggal di daerah terdampak mengalami kesulitan mencari nafkah karena aktivitas masyarakat terganggu oleh kabut asap.
“Nah, mungkin nanti ke depan kita akan adakan penggalangan dana bagi kawan-kawan dari Kalimantan atau daerah terdampak karhutla ini,” ucap mahasiswa Fakultas Hukum Unissula itu.
Mahasiswa Soroti Pembakaran Hutan dan Pengawasan Lahan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik pembakaran hutan untuk membuka lahan. Mereka mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kita menginginkan dari penegak hukum maupun Dinas Pertanahan itu menindak tegas para investor-investor ilegal yang menggunakan cara singkat kemudian dengan menggunakan biaya murah dengan cara membakar hutan untuk membuka lahan,” pintanya.
Azmi juga meminta pengawasan kawasan hutan diperketat, terutama di lahan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering. Menurut dia, pemerintah perlu mengutamakan pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi kegiatan usaha dan mencegah kerusakan lingkungan.
Mahasiswa juga menuntut pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Mereka menilai upaya pencegahan karhutla belum berjalan optimal sehingga kebakaran terus berulang.
“Nah, pasti harus terjadi dulu kemudian baru pemerintah ini itu bergerak. Kenapa enggak dicegah terlebih dahulu adanya kebakaran ini?” ucapnya.
Azmi mengaku malu atas respons pemerintah Indonesia terhadap persoalan karhutla. Ia menilai dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga negara tetangga, termasuk Malaysia.
“Ya kalau dibilang memalukan memang sangat memalukan hal itu. Karena dampak dari karhutla ini bukan hanya negara kita saja yang merasakan, namun juga negara-negara tetangga yang berbatasan dengan negara kita,” akunya.
Azmi juga menyatakan mendukung keterlibatan pihak internasional dalam membantu penanganan karhutla, termasuk jika diperlukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran.
“Ya, saya mendukung apa yang dilakukan pihak ee luar ya. Karena memang ketika bangsa kita tidak bisa mengatasinya sendiri yang mau bagaimana lagi gitu kan,” ujarnya.
Leave a Reply