Nusatime.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan kebijakan tegas bahwa rumah sakit yang tidak menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi dengan SATUSEHAT tidak dapat mengajukan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketentuan ini mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2027.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi SATUSEHAT dalam Pengelolaan Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 30 Juli 2026.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, mengatakan per 1 Juli 2027 seluruh rumah sakit diwajibkan menerapkan RME yang terintegrasi 100% dengan SATUSEHAT serta dilengkapi tanda tangan elektronik.
“Dalam surat tersebut disepakati bahwa tanpa menggunakan ini [RME] tidak akan ada klaim,” ujar Abdi dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (Inahaff) Conference 2026 di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Abdi, kebijakan ini sejalan dengan prinsip No RME, No Claim yang menjadikan integrasi sistem rekam medis digital sebagai syarat mutlak pengajuan klaim JKN. Dalam proses verifikasi, BPJS Kesehatan juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi pemeriksaan berkas yang dilanjutkan ke logika sistem serta kolaborasi data.
Ia menjelaskan tujuan utama aturan ini adalah mewujudkan standarisasi data. Dengan RME, seluruh rumah sakit menggunakan format pencatatan seragam sesuai kolom sistem komputer sehingga pencatatan manual berbasis tulisan tangan tidak lagi digunakan.
Melalui standarisasi tersebut, data rekam medis langsung masuk ke SATUSEHAT sebagai platform penghubung sistem fasilitas kesehatan yang dapat diakses Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Alurnya mencakup penerbitan layanan JKN, penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP), pelayanan pasien, hingga pengajuan klaim.
Abdi menambahkan, selama ini BPJS Kesehatan hanya menerima klaim berbentuk resume medis sehingga gambaran pelayanan pasien belum utuh. Dengan RME, data tercatat menyeluruh sejak rawat inap hingga pasien pulang—meliputi obat-obatan, asupan makanan, rontgen, CT scan, hingga tindakan medis lainnya.
“Ini merupakan salah satu langkah kami bagaimana kita mau melihat itu menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan ketika klaim dimasukkan itu inline dengan logikanya AI,” jelasnya.
Kurangi Beban Konversi PDF, Dorong Verifikasi Real-Time
Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengungkapkan beragamnya format dokumen rekam medis serta dominasi catatan tulisan tangan menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan AI. Kondisi ini membuat sekitar 50% sumber daya Graphics Processing Unit (GPU) terserap untuk mengonversi dokumen PDF menjadi data digital terstandar.
Jika RME diterapkan secara penuh, beban konversi data tersebut dapat ditekan sehingga kapasitas GPU bisa difokuskan untuk proses analisis.
Setiaji juga menyebut integrasi RME memungkinkan pengembangan sistem peringatan dini (alert) otomatis jika ditemukan tindakan medis yang tidak sesuai kondisi pasien, sekaligus membuka peer group comparison atau pembandingan pola tindakan medis antarfasilitas kesehatan sejenis secara real-time.
“Kami sangat mendorong sekali No RME, No Claim. Ini the first stage-nya, tapi the next stage-nya adalah No Real-Time, No Claim,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mulai 2027, Rumah Sakit Tanpa Rekam Medis Elektronik Tak Bisa Klaim BPJS Kesehatan“

Leave a Reply