Pemkab Wonogiri Hibahkan Tanah untuk KUA Selogiri dan Sidoharjo

Nusatime.com, WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menghibahkan dua bidang tanah kepada Kementerian Agama (Kemenag) Wonogiri untuk mendukung operasional KUA Kecamatan Selogiri dan Sidoharjo. 

Langkah tersebut diklaim tidak sekadar berkaitan dengan penyerahan aset, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Wonogiri menertibkan administrasi kepemilikan tanah yang selama ini digunakan untuk fasilitas pelayanan keagamaan.

Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di kompleks MAN Wonogiri, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat. Menurutnya, fasilitas pelayanan publik yang sudah tersedia perlu ditunjang dengan kepastian hukum atas aset yang digunakan.

“Ini merupakan satu langkah maju dalam tata kelola aset pemerintah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Espos pada Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah KUA di Kabupaten Wonogiri sebenarnya telah memiliki gedung dan fasilitas pelayanan yang memadai. Bahkan, beberapa di antaranya sudah dilengkapi balai nikah untuk menunjang pelayanan administrasi pernikahan masyarakat.

Namun, persoalan status tanah masih menjadi pekerjaan rumah. Sebab, terdapat gedung KUA yang sudah beroperasi, tetapi berdiri di atas lahan milik Pemkab Wonogiri. Kondisi tersebut membuat penataan administrasi dan kepastian hukum kepemilikan aset perlu segera diselesaikan.

Melalui hibah kepada Kemenag Wonogiri, Pemkab berharap pengelolaan aset menjadi lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari. Kepastian status tanah juga diharapkan memberikan keleluasaan bagi instansi penerima dalam mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan.

Bupati juga menegaskan tertib administrasi aset bukan sekadar kewajiban pencatatan, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Setiap perangkat pemerintahan harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal ketaatan administrasi. Sebab, setiap pelanggaran administrasi hanya akan menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata dia.

Penyerahan hibah untuk KUA Selogiri dan Sidoharjo belum menjadi akhir dari proses penertiban aset tanah yang digunakan instansi Kementerian Agama di Wonogiri.

Pemkab Wonogiri masih memproses penataan aset untuk enam KUA lainnya yang bangunannya berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah. Keenam kecamatan tersebut yakni Nguntoronadi, Jatiroto, Jatisrono, Puhpelem, serta dua lokasi lainnya yang masuk dalam proses penataan lanjutan sesuai inventarisasi aset pemerintah daerah.

Dengan demikian, penyelesaian legalitas tanah KUA masih menjadi agenda yang perlu dituntaskan secara bertahap melalui koordinasi antara Pemkab Wonogiri dan Kemenag.

Penataan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan kedua instansi. “Sinergi pemerintah daerah dan Kementerian Agama penting untuk dibangun karena keduanya memiliki peran dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik,” pungkasnya.