Nusatime.com, KARANGANYAR – Satreskrim Polres Karanganyar membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pria berinisial S, 34, warga Tawangmangu. Modusnya, dalam melancarkan aksi tersangka menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi atas nama orang lain untuk mendapatkan Pertalite dalam jumlah besar.
BBM tersebut kemudian ditampung dan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.
Kapolres Karanganyar, AKBP Arman Sahti, melalui Kasatreskrim AKP Imam Aziz Rachman mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pembelian Pertalite dalam jumlah besar di wilayah Karanganyar. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satreskrim melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas pengisian Pertalite ke dalam sejumlah drum di wilayah Tawangmangu.
“Pada Senin [26/10/2026] sekitar pukul 23.40 WIB, kami melakukan pengungkapan. Kami menggerebek tersangka yang saat itu tengah mengisi Pertalite ke dalam delapan drum yang diangkut menggunakan mobil Suzuki berwarna merah,” kata dia kepada Espos, Minggu (15/11/2026).
Dia mengatakan tersangka tak berkutik dan langsung digiring ke Mapolres Karanganyar. Tersangka beserta barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pengungkapan tersebut dilakukan Unit II Satreskrim Polres Karanganyar yang dipimpin Kanit II Ipda Didit Suryawan.
Dari pemeriksaan awal, S diduga menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang diterbitkan atas nama orang lain. Dokumen itu digunakan dengan alasan memenuhi kebutuhan sektor UMKM dan pertanian. Namun, Pertalite yang diperoleh diduga justru ditampung untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.
Menurut Imam, penggunaan surat rekomendasi harus sesuai identitas penerima dan peruntukannya. “Kami masih mendalami dugaan penyalahgunaan dokumen serta tujuan pembelian BBM dalam jumlah besar,” kata dia.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kasatreskrim mengingatkan BBM bersubsidi merupakan fasilitas pemerintah yang harus dimanfaatkan masyarakat dan sektor yang berhak. Pembelian maupun distribusinya tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar ketentuan.
Masyarakat juga diajak melaporkan kepada kepolisian jika menemukan indikasi penimbunan atau penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal. Pengawasan bersama diperlukan agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran dan manfaatnya diterima masyarakat yang berhak.
Leave a Reply