Kasus BMT Alfa Dinar dan Dinar Mulia, Polres Karanganyar Masih Lengkapi Berkas

Nusatime.com, KARANGANYAR – Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana anggota KSPPS BMT Alfa Dinar dan BMT Dinar Mulia di Kabupaten Karanganyar belum memasuki tahap persidangan.

Penyidik Satreskrim Polres Karanganyar masih melengkapi berkas perkara setelah menerima petunjuk P19 dari Kejaksaan.

Hingga Kamis (12/11/2026), polisi terus berupaya memenuhi petunjuk jaksa agar berkas kedua perkara tersebut segera dinyatakan lengkap atau P21. Proses hukum ini menjadi perhatian para anggota koperasi yang hingga kini masih menantikan kepastian pengembalian dana mereka.

Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Imam Aziz Rahman, mengatakan penyidik telah diinstruksikan untuk segera melengkapi kekurangan berkas sesuai petunjuk kejaksaan. Namun, dia belum memastikan tenggat waktu penyelesaian pelengkapan berkas tersebut.

“Perkara ini masih berproses dalam pelengkapan P19. Kami berupaya segera melengkapi sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh kejaksaan,” kata Imam saat ditemui, Kamis.

Dalam dua perkara tersebut, polisi telah menetapkan dua orang tersangka. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang menjabat sebagai ketua koperasi masing-masing. Meski telah berstatus tersangka, keduanya hingga kini tidak ditahan. Imam menyebut kedua tersangka masih bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

“Sejauh ini masih kooperatif sesuai dengan apa yang mereka sampaikan kepada kami,” ujarnya.

Penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan penipuan dan penggelapan dana anggota. Namun, Imam belum memerinci jumlah pasti saksi yang telah dimintai keterangan. Persoalan kedua koperasi tersebut melibatkan jumlah anggota yang cukup besar.

Terkait nilai kerugian yang ditaksir dalam kedua perkara tersebut mencapai sekitar Rp69 miliar. Rinciannya, dugaan kerugian anggota BMT Alfa Dinar sekitar Rp50 miliar dan BMT Dinar Mulia sekitar Rp19 miliar.

Besarnya nilai kerugian membuat harapan pengembalian dana menjadi perhatian para anggota. Namun, polisi belum dapat memastikan mekanisme pemulihan hak para korban karena proses hukum masih berjalan.

Imam menjelaskan, penyelesaian terkait pemulihan kerugian anggota masih mengikuti prosedur hukum. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses persidangan dan keputusan pengadilan.

“Untuk pemulihan hak, sejauh ini masih mengikuti prosedur hukum. Nanti bisa dilihat setelah perkara masuk sampai ke meja hijau,” jelasnya.

Polisi juga masih melakukan proses penyitaan terhadap aset-aset yang berkaitan dengan para tersangka. Adapun mekanisme pemanfaatan maupun kemungkinan pengembalian aset kepada para korban akan mengikuti ketentuan hukum dan proses pengadilan.

Awal Mula Kasus Terungkap

Kasus BMT Dinar Mulia mencuat setelah sejumlah anggota mengeluhkan kesulitan mencairkan dana simpanan maupun deposito mereka. Salah satu anggota bahkan melaporkan deposito berjangka senilai Rp219 juta yang ditempatkan selama satu tahun, mulai Desember 2023 hingga Desember 2024, tidak dapat dicairkan saat jatuh tempo.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Pada Selasa (8/9/2026), penyidik Satreskrim Polres Karanganyar menggeledah kantor BMT Dinar Mulia di Jalan Lawu, Cangakan, Karanganyar.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Di antaranya buku Rapat Anggota Tahunan (RAT), buku tabungan, serta dokumen lainnya. Saat itu, polisi mencatat sekitar 128 orang telah mengonfirmasi kepada penyidik terkait persoalan dana mereka di BMT Dinar Mulia. Jumlah tersebut masih dalam proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana anggota BMT Alfa Dinar juga mencuat setelah ratusan anggota mengadu kepada polisi.

Dalam perkara BMT Alfa Dinar, Jularso ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Umi Munawaroh menjadi tersangka dalam perkara BMT Dinar Mulia. Keduanya merupakan ketua koperasi masing-masing.

Penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 486 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait dugaan penggelapan dan penipuan.

Hingga kini, penyidik masih berfokus melengkapi berkas kedua perkara tersebut. Para anggota koperasi pun masih menunggu perkembangan proses hukum, termasuk kepastian penyelesaian perkara dan peluang pemulihan dana yang mereka simpan.