PSEL Piyungan Beroperasi Akhir 2028, Investasinya Tembus Rp2 Triliun

Nusatime.com, JOGJA — Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di kawasan Piyungan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp2 triliun itu diproyeksikan menjadi solusi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kini tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beroperasi.

Pemerintah juga menargetkan groundbreaking proyek dapat dilakukan pada akhir 2026 atau awal 2027 apabila seluruh persiapan teknis dan administrasi selesai sesuai jadwal.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan pembangunan PSEL berjalan sesuai tahapan yang telah disusun. Ia memperkirakan investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp2 triliun dengan waktu pembangunan 1,5 hingga 2 tahun.

“Saya rasa jalan seperti biasa pipeline, Rp2 triliun [investasi]. [proses pembangunan] 1,5-2 tahun,” ucapnya ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (24/7/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, mengatakan pembahasan teknis dan administrasi terus dilakukan, termasuk penyelesaian berbagai persyaratan yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan.

Menurutnya, Danantara memiliki target yang harus dipenuhi sehingga proyek diharapkan dapat memasuki tahap pembangunan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

“Groundbreaking-nya harapannya di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kalau semuanya lancar,” ujarnya.

Meski demikian, Kusno mengaku belum mengetahui secara pasti besaran investasi pembangunan PSEL.

“Kalau investasi belum. Berapa yang harus diinvestasikan sampai saat ini belum,” ujarnya.

Mampu Olah 1.000 Ton Sampah per Hari

Kusno menjelaskan pembangunan PSEL diperkirakan berlangsung selama sekitar 1,5 tahun. Setelah rampung, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028 di atas lahan seluas 5,7 hektare.

PSEL Piyungan dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Jogja. Seluruh listrik yang dihasilkan nantinya akan dibeli oleh PT PLN (Persero) dengan harga 20 sen per kWh.

Sementara itu, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul masih menangani pengelolaan sampah secara mandiri. Namun, pemerintah berharap kedua daerah tersebut dapat bergabung setelah PSEL mulai beroperasi.

“Namun harapannya juga nanti ke depan setelah nanti PSEL operasi, nanti harapannya juga teman-teman di Kulonprogo maupun di Gunungkidul juga nanti ikut gabung terkait dengan program ini, harapannya nanti ke depan,” lanjutnya.

Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Chandra Wahyu Purnomo, menilai pembangunan PSEL akan membantu menyelesaikan persoalan sampah di DIY yang kini tidak lagi memiliki TPA yang beroperasi.

Ia mencontohkan PSEL Benowo di Surabaya yang menggunakan teknologi gasifikasi, bukan insinerator. Menurutnya, satu unit PSEL mampu mengolah sedikitnya 1.000 ton sampah setiap hari.

“[investasi] sekitar Rp2 triliun – Rp3 triliun per unit,” paparnya.

Selain memperkuat pengelolaan sampah, pembangunan PSEL juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan nilai tambah dari pengelolaan limbah hasil pembakaran. Namun, proyek tersebut juga dinilai dapat memengaruhi sektor informal yang selama ini bergantung pada aktivitas di TPA.

“Tantangan di hulu sangat krusial karena buruknya sistem pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah,” jelasnya.

Sebelumnya, Kusno menyampaikan PT Cakra Energi Lestari menjadi konsorsium yang ditunjuk Danantara sebagai calon Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL DIY.