Nusatime.com, MADIUN — Jajaran DPRD Kabupaten Madiun bersama pemerintah daerah menyimak pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (14/8/2026).
Pidato kenegaraan tersebut disampaikan kepala negara menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya seperti progres Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sekaligus arah kebijakan nasional ke depan.
Dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelarasan program terus didorong agar kesejahteraan masyarakat terwujud.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo merupakan laporan mengenai kinerja pemerintah sekaligus gambaran program yang akan dijalankan ke depan. Menurut dia, program pemerintah pusat telah berjalan baik dan perlu diselaraskan dengan kondisi daerah agar manfaat nyata dapat dirasakan masyarakat luas.
“Pada prinsipnya, pidato Pak Presiden merupakan laporan kinerja yang sudah dijalankan selama satu tahun. Semua program unggulan pemerintah sudah disampaikan, termasuk berkaitan dengan BUMN dan Danantara,” ujarnya.
Fery menjelaskan setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda sehingga implementasi kebijakan nasional harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wilayah. Menurutnya, Kabupaten Madiun telah lama mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga sejalan dengan agenda pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan.
Selain itu, masyarakat tidak menuntut banyak hal dari pemerintah selain kondisi ekonomi yang tetap terjaga hingga tingkat bawah. Di sisi lain, Pengurangan anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah. DPRD pun mendorong Pemkab Madiun menyusun kebijakan yang realistis dengan kondisi anggaran sehingga bermuara pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terukur tanpa menambah beban masyarakat.
“Kalau swasembada pangan, Kabupaten Madiun sudah lama seperti itu. Kami sudah bisa menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Yang diharapkan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni bagaimana ekonomi bisa stabil sampai ke bawah. Itu saja. Masyarakat tidak meminta terlalu banyak,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan Pemkab Madiun terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam menjalankan program prioritas seperti ketahanan pangan.
Dia menyebut Kabupaten Madiun masih mengalami surplus pangan. Kondisi itu akan terus dipertahankan meski daerah mulai memasuki musim kemarau.
“Untuk ketahanan pangan, alhamdulillah Kabupaten Madiun sudah surplus dan tetap kami pertahankan. Mudah-mudahan meskipun kemarau, petani tetap bisa panen,” ucapnya.
Selain ketahanan pangan, Hari menyampaikan perkembangan program pemeriksaan kesehatan gratis (CKG) di Kabupaten Madiun. Hingga saat ini, capaian program tersebut telah mencapai sekitar 47 persen. Pemkab Madiun menargetkan cakupan CKG mencapai 70 persen hingga akhir 2026.
Di sektor kesehatan masyarakat, Pemkab Madiun, kata Hari Wur, juga mengusulkan tambahan dokter spesialis untuk memperkuat layanan kesehatan, terutama di puskesmas. Pemerintah daerah berharap tambahan tenaga medis tersebut dapat memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Dia menambahkan Pemkab Madiun telah menyekolahkan sejumlah dokter untuk meningkatkan kompetensi mereka. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan tenaga medis sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Insyaallah kami terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Kami sudah ada beberapa dokter yang kami sekolahkan. Mudah-mudahan bisa menambah pelayanan kesehatan di Kabupaten Madiun,” tandasnya. (NA)
Leave a Reply