Nusatime.com, SUKOHARJO – Sejumlah pengurus partai politik (parpol) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo yang melibatkan Bupati Etik Suryani. Mereka berharap terbongkarnya perkara itu menjadi momentum pembelajaran bagi semua pihak agar tak terulang lagi pada masa mendatang.
Pada Pilkada Sukoharjo 2024, pasangan calon bupati-calon wakil bupati, Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo, menjadi pasangan calon tunggal. Pasangan Etik-Sapto diusung dan didukung 12 parpol yang memiliki kursi di parlemen maupun parpol nonparlemen.
Ada tujuh parpol parlemen pengusung dan pendukung pasangan Etik-Sapto, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PKB, PAN, dan Partai Nasdem. Sedangkan lima parpol nonparlemen, yakni Partai Demokrat, Partai Buruh, Partai Perindo, PBB, dan PSI. Saat pemungutan suara, pasangan Etik-Sapto mengunci kemenangan di 12 kecamatan dengan meraup 319.923 suara.
Namun, Etik Suryani baru-baru ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan karena diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai Pemkab Sukoharjo dengan modus Surat Keputusan (SK) insentif pungutan pajak dan retribusi atau biasa disebut upah pungut (UP).
Pascapenetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah pengurus parpol menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan pemerasan tersebut. “Pertama, saya menyampaikan prihatin atas perkara ini. Sebagai pemimpin, Bu Etik harus menghadapi dan menjalani proses hukum yang berjalan,” kata Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) DPD PAN Sukoharjo, Wiwaha Aji Santosa, saat dihubungi Espos, Minggu (12/7/2026).
Wiwaha menyebut perkara ini menjadi pembelajaran dan instropeksi semua pihak baik jajaran eksekutif, legislatif, termasuk elemen masyarakat. Nilai moral dan sosial perlu diperkuat dalam pendidikan politik terhadap masyarakat.
Berpotensi Ubah Peta Politik
Mantan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo ini menjelaskan pernah menawarkan tiga nilai moral dan sosial kepada pasangan Etik-Sapto saat Pilkada Sukoharjo. Ketiga nilai moral dan sosial itu erat kaitannya dengan aspek integritas, transparansi, hingga keadilan.
“Ada kemungkinan peristiwa OTT KPK di Sukoharjo berpotensi mengubah peta politik menjelang Pemilu 2029. Meski masih tiga tahun lalu, sedikit banyak berpengaruh terhadap konstelasi politik menyongsong hajatan demokrasi terbesar di Sukoharjo,” papar dia.
Hal senada diungkapkan Ketua DPD II Partai Golkar Sukoharjo, Jaka Wuryanta. Jaka juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkara dugaan pemerasaan yang melibatkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Jaka menyebut Partai Golkar merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon tunggal Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo dalam Pilkada Sukoharjo 2024. Meski demikian, Partai Golkar tidak menyatakan sikap politik ihwal perkara dugaan pemerasaan yang ditangani komisi antirasuah.
Menurut Jaka, perkara itu tidak berpengaruh signfikan terhadap peta politik di Sukoharjo menjelang pesta demokrasi terbesar pada 2029. “Saya prihatin terhadap perkara ini. Saat ini, Partai Golkar Sukoharjo tengah melakukan konsolidasi kelembagaan dengan menggelar musyawarah kecamatan di 12 kecamatan. Target kami, perolehan kursi legislatif bertambah menjadi delapan kursi pada Pemilu 2029,” papar dia.
Leave a Reply