UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November, UMK pada 25 November

UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November, UMK pada 25 November
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025) - BISNIS/Ni Luh Anggela

Nusatime.com, JAKARTA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan rampung pada 21 November 2026 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maksimal pada 25 November 2026. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan batas penetapan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan. 

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, PP No. 49/2025, pada 21 November 2026,” kata Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga dilakukan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Sementara itu, bagi gubernur yang juga akan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Yassierli menuturkan 25 November menjadi tenggat penetapan.

“Dan lima hari sesudahnya adalah batas penetapan Upah Minimum Sektoral Kota dan Kabupaten [UMSK],” terangnya.

Terkait penentuan besaran upah minimum, dia lantas menjelaskan bahwa pemerintah daerah memilik dua opsi, yakni dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum atau menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL). Ketentuan ini mengacu pada Pasal 139 Undang-undang (UU) No. 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Apabila menggunakan formula, maka perhitungannya perlu mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu alias alfa.

Menurut Yassierli, meskipun PP No. 49/2025 mencantumkan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 0,9, pemerintah akan menggunakan ketentuan terbaru UU yakni indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

“Inilah yang akan kita pakai kalau Bapak dan Ibu [kepala daerah] nanti berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah masing-masing, menggunakan formula 0,5 sampai 1,0 indeks tertentunya,” ujarnya.

Sementara itu, apabila menggunakan KHL untuk penentuan upah minimum, Yassierli menyebut UU Pelindungan Ketenagakerjaan sejatinya mengamanatkan pelaksanaan kembali survei harga komoditas. Namun, pemerintah disebutnya baru bisa melaksanakan survei tersebut untuk penentuan besaran KHL dan UMP 2028.

Sebagai gantinya, pemerintah telah menyusun estimasi KHL 2026 per provinsi yang dapat dijadikan pertimbangan penentuan upah minimum 2027.

“KHL 2026 itu adalah hasil perhitungan, basisnya adalah konsumsi rumah tangga. Sekali lagi ini adalah sebagai pertimbangan, kami yakin Dewan Pengupahan Daerah akan mengkaji kembali data-data ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing untuk kemudian bisa memberikan masukan kepada Gubernur,” tegas Yassierli.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Catat! UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November, UMK 25 November

Leave a Reply