Nusatime.com, PATI — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pegunungan Kendeng, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diwarnai kehadiran sejumlah tokoh dari Kabinet Bayangan. Mereka bergabung bersama petani dan warga dalam Upacara Rakyat di Bukit Selo Montro, Senin (17/8/2026).
Upacara rakyat tersebut dipimpin Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya masyarakat Pegunungan Kendeng untuk menyuarakan harapan perubahan setelah Indonesia merdeka selama 81 tahun.
Selama ini, warga serta petani dari kawasan Pegunungan Kendeng telah lebih dari 20 tahun memperjuangkan kelestarian lingkungan dari ancaman penambangan batuan karst. Gunretno menegaskan kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan berhenti sebagai slogan.
“Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila, tidak sekadar teks,” tutur Gunretno dalam keterangan tertulis yang diterima Espos, Senin.
Menariknya, selain warga dan petani, Upacara Rakyat di Pegunungan Kendeng tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari Kabinet Bayangan, seperti Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Bhima Yudhistira, Menteri Perekonomian Media Askar, Menteri Sosial dan Layanan Dasar Nabiyla Risfa Izzati, serta Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Isnawati Hidayah.
“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung,” tutur Media Askar mewakili Kabinet Bayangan.
Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD), seperti Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti, turut mengikuti Upacara Rakyat. Penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono, hingga perwakilan LBH Semarang juga bergabung dalam kegiatan tersebut.
Bivitri Susanti yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara menilai kondisi masyarakat yang semakin sulit perlu direspons dengan memperkuat kebersamaan antarkelompok. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat perlu saling mendukung dalam memperjuangkan kepentingan warga.
“Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga,” terangnya.
Beban Masyarakat Indonesia
Dalam kesempatan itu, mereka menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat desa. Kondisi ekonomi saat ini serta sejumlah kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Mereka juga menyinggung berbagai persoalan lainnya, mulai dari program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai menyerap hingga 70 persen dana desa, kasus anak-anak keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ASN dan persoalan pembayaran upah, hingga penanganan bencana alam serta kerusakan lingkungan yang dinilai belum dimitigasi dengan baik.
Pati menjadi salah satu titik gerakan warga dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat. Masyarakat menilai pemerintah pada dasarnya merupakan pengelola sekaligus penerima mandat dari rakyat, bukan penguasa yang dapat bertindak tanpa mempertimbangkan kehendak masyarakat.
“Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan,” tandas Zainal Arifin Mochtar.
Leave a Reply