Nusatime.com, BANDA ACEH – Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang seharusnya menjadi momentum mengenang berakhirnya konflik justru diwarnai kericuhan di Kota Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). Kericuhan terjadi setelah sejumlah peserta aksi menurunkan bendera Merah Putih dan mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di halaman Masjid Raya Baiturrahman.
Peristiwa tersebut bermula dari rangkaian acara doa dan zikir bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21. Peringatan tersebut bertepatan dengan 21 tahun penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan GAM.
Situasi kemudian berubah setelah sejumlah peserta menurunkan bendera Merah Putih dari tiang bendera di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Bendera bulan bintang kemudian dikibarkan di tiang tersebut.
Aksi pengibaran bendera itu mendapat perhatian aparat keamanan. Polisi berupaya mencegah situasi berkembang dan meminta massa menghentikan aksi tersebut.
Namun, situasi memanas hingga terjadi bentrokan antara peserta aksi dan aparat kepolisian di sekitar taman kota di depan Masjid Raya Baiturrahman.
Massa dilaporkan melempar batu ke arah polisi. Dalam upaya membubarkan massa, aparat kemudian melepaskan tembakan gas air mata.
Kericuhan tersebut juga menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Dua mobil dan satu sepeda motor yang terparkir di sekitar kawasan Masjid Raya Baiturrahman dilaporkan dirusak.
Sejumlah peserta aksi kemudian diamankan oleh polisi. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah warga yang diamankan maupun korban akibat kericuhan tersebut.
“Kami masih mendata dampak kejadian tersebut. Jika data dan informasinya ada, nanti kami sampaikan. Kami berharap Aceh tetap aman dan kondusif,” kata Joko.
Setelah pelaksanaan salat zuhur, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mendatangi massa yang masih berada di sekitar lokasi. Massa kemudian meminta agar peserta aksi yang sebelumnya diamankan polisi dibebaskan.
Ruddi kemudian menyampaikan kepada massa bahwa sejumlah warga yang sempat ditahan telah dibebaskan.
Peristiwa pengibaran bendera bulan bintang tersebut mendapat perhatian Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Ia meminta seluruh masyarakat Aceh menjaga perdamaian yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
“Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian, perdamaian berkelanjutan, tidak ada keuntungan dalam keributan,” kata Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah setelah mengikuti peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang diselenggarakan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Balai Meuseuraya Aceh, Kota Banda Aceh.
Fadhlullah mengatakan dirinya merupakan salah satu pelaku sejarah konflik Aceh sekaligus mantan kombatan GAM. Karena itu, ia memahami dampak panjang konflik yang pernah terjadi di Aceh.
“Kami ini pelaku sejarah, saya juga mantan kombatan GAM, jadi pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita,” ujarnya.
Menurut dia, konflik berkepanjangan telah memberikan dampak besar terhadap kondisi Aceh, termasuk dari sisi ekonomi. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Aceh berjalan lambat dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Kita sudah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat, saat provinsi lain sudah bisa lari, kita masih lahir untuk menata diri,” katanya.
Karena itu, Fadhlullah mengajak masyarakat menjadikan perdamaian sebagai kesempatan untuk membenahi Aceh dan mengejar ketertinggalan.
“Ini lah kesempatan bagi kita, dengan jalannya damai, mari kita bangkit dengan ekonomi, masyarakat kita bisa tumbuh, dan Aceh tumbuh menjadi negeri baldatun toyyibatun warrobun ghofur,” ujarnya.
JK Soroti Kericuhan
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga menyoroti kericuhan yang terjadi bersamaan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
JK yang menjadi salah satu tokoh dalam proses perdamaian Aceh mengingatkan masyarakat agar tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade terakhir akibat munculnya konflik baru.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut JK, peringatan Hari Damai Aceh seharusnya menjadi momentum untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai.
“Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujarnya.
Namun, rangkaian peringatan tersebut kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang memicu perhatian aparat keamanan.
JK mengatakan aparat TNI dan Polri berupaya mencegah situasi berkembang menjadi konflik terbuka.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” katanya.
Menurut JK, peristiwa tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh daripada bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut masih terdapat kelompok kecil yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di tingkat daerah dan berpotensi memprovokasi masyarakat.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” ungkapnya.
JK juga menyoroti kondisi ketika kericuhan terjadi. Sejumlah tokoh utama Aceh disebut sedang berada di luar Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sedangkan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud menjalani pengobatan di Penang.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ujarnya.
Meski demikian, JK menegaskan aksi tersebut tidak mewakili mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian.
Ia mengatakan perdamaian yang berlangsung selama 21 tahun telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial hingga kebebasan masyarakat.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelas JK.
JK juga menilai tidak ada indikasi kuat bahwa kericuhan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Menurut dia, persoalan lebih mengarah pada ketidakpuasan terhadap kelompok atau pemimpin di tingkat lokal.
“Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi,” katanya.
Ia mengingatkan masyarakat Aceh agar melihat kembali manfaat perdamaian yang telah berlangsung selama dua dekade. Menurutnya, berbagai hak dan dukungan yang diperoleh Aceh melalui otonomi khusus turut memberikan ruang bagi pembangunan daerah.
“Ini masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding daerah lain. Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah,” ujar JK.
Ia berharap peristiwa kericuhan tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan mengganggu perdamaian Aceh yang telah terjaga selama 21 tahun.
Leave a Reply