Nusatime.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sedikitnya 79 pemerintah daerah (pemda) membutuhkan tambahan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp3,7 triliun untuk membiayai belanja pegawai di tengah tekanan fiskal.
Menurut Tito, angka tersebut merupakan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap daerah yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal setelah mempertimbangkan langkah efisiensi anggaran dan kemungkinan pembayaran dana bagi hasil (DBH) yang masih tertunggak.
“Kalau itu kita untuk belanja pegawainya saja itu lebih kurang Rp3,7 triliunan,” kata Tito usai menghadiri konferensi pers di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Namun, apabila kebutuhan penguatan fiskal daerah dihitung secara lebih luas, termasuk kebutuhan di luar belanja pegawai, tambahan anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai sekitar Rp14 triliun.
“Tapi kalau ditambah yang lain-lain lebih kurang Rp14 triliun. Jadi kita bukan miliar, triliun,” ujarnya.
Tito menjelaskan estimasi tersebut merupakan perhitungan Kemendagri berdasarkan kebutuhan daerah yang benar-benar mengalami tekanan fiskal.
“Kalau belanja pegawainya 79 itu kalau enggak salah hampir Rp3,5 triliun. Yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp14-an triliun,” katanya.
Kebutuhan Fiskal Daerah Diperkirakan Capai Rp20 Triliun
Meski demikian, Tito mengakui Kementerian Keuangan memiliki perhitungan yang lebih besar. Berdasarkan data Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebutuhan dukungan fiskal bagi pemerintah daerah diperkirakan mendekati Rp20 triliun.
“Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp20 triliun,” ujar Tito.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Tito: Usulan Top Up DAU untuk 79 Daerah Capai Rp3,7 Triliun, Total Kebutuhan Fiskal Rp14 Triliun“
Leave a Reply