Nusatime.com, SEMARANG – Anggaran pemeliharan dan perbaikan ruas jalan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2026 hanya sekitar Rp320 miliar. Tantangannya, anggaran sebesar ini harus dibagi untuk seluruh ruas jalan provinsi di 35 kabupaten/kota atau total mencapai 2.440,12 kilometer.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan jika dibandingkan tahun lalu, anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi telah menurun drastis. Sebab pada 2025, anggarannya hampir mencapai Rp1 triliun.
“Secara keseluruhan, alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang untuk penanganan ruas jalan ini ada kurang lebih Rp320 miliar,” ungkap Henggar seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (4/6/2026).
Penurunan anggaran tersebut, terang Henggar, di antaranya karena dana transfer ke daerah (TKD) dipotong oleh pemerintah pusat. Bahkan penurunnya, disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun untuk Pemrov Jawa Tengah.
Oleh karena itu, lanjut Henggar, perbaikan jalan akan diprioritaskan kepada kondisi ruas jalan yang mengalami rusak berat atau perlu penanganan segera. Di antaranya Randublatung–Cepu Blora, ruas balai jalan Pati, Brebes, dan Surakarta.
“Ini sedang kita persiapkan ruas-ruas mana saja yang nanti akan kita tangani, tapi secara detail, saya belum tahu mana yang akan kita prioritaskan. Namun ada Blora, termasuk di Brebes, peningkatan jalan yang di Wonogiri karena kemantapan jalannya turun, ada beberapa jalan retak-retak. Wilayah Balai Surakarta, ini kemarin jadi 68% turunnya, semula 94%. Kemudian beberapa wilayah lain seperti kaitannya Keling-Kelet [Jepara] juga harus ditangani dengan segera,” sambungnya.
Segala perbaikan tersebut, nantinya akan menggunakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2026. Namun, PUPR Jateng belum mengungkapkan berapa kebutuhan anggaran pasti yang diperlukan pada tahun ini.
Tak hanya itu, PUPR Jateng juga belum bisa merinci dari total 2.440,12 kilometer ruas jalan provinsi, ada berapa kilometer yang mengalami kerusakan. Namun, pihaknya menyatakan kerusakan tersebut tak sampai di angka 50% dari total ruas jalan provinsi yang ada.
“Pakai APBD perubahan anggaran di 2026 ini. Ini yang sedang dibahas. [untuk berapa kilometer jalan yang rusak?] enggak sampai 50% ” paparnya.
Terkait menjaga kualitas perbaikan jalan di tengah kenaikan harga material dan keterbatasan anggaran, Henggar menyatakan telah melakukan perhitungan-perhitungan ulang. Langkah ini untuk memastikan anggaran dan kebutuhan material sepadan sehingga kualitas jalan tetap terjaga.
“Kalau perubahan [jalan], cenderungnya menggunakan overlay. Kalau beton, waktunya yang tidak akan cukup. Jadi nanti ya pakai penanganan dengan menggunakan pengaspalan saja,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyatakan akan segera melakukan perubahan usulan program atau Pokir (pokik pikiran) untuk mengatasi kerusakan jalan di tiap kabupaten/kota. Sebab menurutnya, masih cukup banyak jalan-jalan di daerah yang masuk ruas provinsi dan perlu segera diperbaiki.
“[Prioritas perbaikan?] Banyak, sana, engak hafal saya. Makanya itu, di perubahan nanti kami rubah pokir-pokir dan lain sebagainya, kami bahas untuk kami arahkan kepada revitalisasi jalan,” ucap Luthfi.
Leave a Reply