ASN Wonogiri Siap WFH Demi Hemat BBM, Masih Tunggu Aturan Pusat

Nusatime.com, WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, mengatakan wacana penerapan WFH sudah diterima sebagai bagian dari strategi efisiensi. Namun, hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang menjadi dasar pelaksanaan di daerah.

“Pada prinsipnya kami tidak masalah dengan kebijakan itu. Tetapi sampai saat ini Pemkab Wonogiri belum menerapkan WFH karena masih menunggu aturan resminya,” kata Anton kepada Espos, Selasa (31/3/2026).

Tunggu Juknis agar Tak Ganggu Layanan Publik

Anton menjelaskan, pemerintah daerah membutuhkan pedoman teknis yang rinci agar implementasi WFH tidak mengganggu pelayanan publik. Sejumlah aspek yang masih perlu diperjelas antara lain skema penerapan, apakah berlaku untuk seluruh ASN atau sebagian, sistem penjadwalan, hingga sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.

Selain itu, ia menegaskan tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah, terutama yang bertugas di layanan dasar seperti tenaga kesehatan, guru, dan petugas pelayanan langsung.

“Kami punya layanan dasar yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi perlu pengaturan yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menegaskan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan WFH.

“Kami akan mengikuti instruksi pemerintah pusat. Jika sudah ada aturan yang jelas, tentu kami siap melaksanakan dan akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Setyo saat diwawancarai Espos baru-baru ini.

Ia menambahkan, Pemkab Wonogiri tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dalam kondisi apa pun. Setiap kebijakan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tetap berjalan optimal.