Belanja Daerah Karanganyar 2027 Capai Rp1,98 T, Perbaikan Jalan Jadi Prioritas

Belanja Daerah Karanganyar 2027 Capai Rp1,98 T, Perbaikan Jalan Jadi Prioritas
Ilustrasi perbaikan jalan. (AI generated image by ChatGPT)

Nusatime.com, KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mulai menyusun arah pembangunan daerah untuk 2027 di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi skala prioritas daerah.

Rancangan APBD 2027 tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Adhe Eliana, dalam rapat paripurna DPRD Karanganyar dengan agenda penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026). Dalam nota keuangan yang dibacakan Adhe, pendapatan daerah pada 2027 direncanakan mencapai Rp1.931.576.594.804. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.984.576.594.804.

Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp53 miliar. Kekurangan tersebut ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Terkait pendapatan daerah 2027 direncanakan sebesar Rp1,93 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp552,44 miliar, pendapatan transfer Rp1,37 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0.

Dalam laporannya, PAD masih menjadi salah satu sumber penting pendapatan daerah. Kontribusi PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp335,98 miliar, retribusi daerah Rp183,60 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp25,20 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp7,64 miliar. Sementara transfer direncanakan Rp1,379 triliun berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1,29 triliun dan pendapatan transfer antar daerah Rp86,5 miliar.

Wabup Karanganyar, Adhe Eliana, mengatakan penyusunan APBD 2027 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjalankan program pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, setiap tahun pemerintahan memiliki target dan tahapan pembangunan yang harus direalisasikan. APBD menjadi instrumen untuk memastikan program-program tersebut berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

“Anggaran 2027 ini akan digunakan untuk mendukung RPJMD dalam masa jabatan lima tahunan. Setiap tahun ada progresnya dan sudah dituangkan dalam APBD 2027. Ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Karanganyar,” ujar Adhe seusai rapat paripurna.

Infrastruktur Jalan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Adhe mengakui pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemkab Karanganyar. Meski sejumlah ruas jalan telah mengalami peningkatan kondisi melalui pembangunan dan perbaikan, kebutuhan penanganan jalan di wilayah tersebut masih cukup besar.

Karena itu, pembangunan dan perbaikan jalan tetap dilanjutkan secara bertahap. Pemerintah daerah menyadari tidak seluruh persoalan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga diperlukan kesinambungan program selama masa kepemimpinan lima tahun.

“Persoalan jalan pasti tetap kami tindak lanjuti. Kalau melihat kondisi di lapangan, dari sekian banyak jalan sudah banyak progres yang dibenahi. Pak Bupati juga sudah memprogres jalan-jalan yang luar biasa,” katanya.

Namun, dia mengakui perbaikan infrastruktur jalan belum bisa menuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat.

“Memang belum bisa 100% selesai. Nanti akan bertahap selama lima tahun pengabdian kami,” imbuhnya.

Terkait penurunan anggaran daerah, Adhe optimistis target pembangunan tetap dapat dijalankan sepanjang pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan besarnya anggaran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan. Efisiensi, ketepatan penggunaan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian.

“Insya Allah semuanya bisa. Penekanannya bagaimana anggaran itu dipergunakan lebih efisien, tepat guna, dan tepat sasaran,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Karanganyar juga memberi perhatian terhadap penguatan sektor UMKM. Adhe menilai sektor usaha mikro dan kecil memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi salah satu pelajaran bahwa UMKM memiliki kemampuan bertahan ketika kondisi perekonomian mengalami tekanan.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan zaman juga menuntut pemerintah daerah untuk terus mendorong pelaku UMKM agar mampu beradaptasi.

“Yang bisa berdaya tahan itu adalah UMKM yang ada di Kabupaten Karanganyar, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi penguatan UMKM juga menjadi salah satu perhatian kami,” ujarnya.

Penguatan UMKM diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Namun, rincian program pemberdayaan UMKM yang akan dilaksanakan pada 2027 masih akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan dan penjabaran APBD.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, mengatakan peningkatan perekonomian daerah menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup juga harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Keempat sektor tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan Karanganyar di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Terkait penguatan UMKM, Bagus mengatakan DPRD masih perlu mencermati rincian program yang disiapkan pemerintah daerah. Menurutnya, nota keuangan yang disampaikan dalam rapat paripurna masih sebatas gambaran umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

“Ini baru secara umum, global angkanya saja. Nanti di RKPD ada penjabaran program-programnya. Salah satunya pemberdayaan UMKM, termasuk program apa yang akan dilakukan,” jelasnya.

Memasuki usia ke-109 Kabupaten Karanganyar, Bagus berharap pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian. Selain itu, percepatan proses pelayanan publik dan peningkatan kualitas layanan pemerintah juga perlu terus dilakukan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat melalui kemudahan memperoleh pelayanan, peningkatan kesejahteraan, serta kualitas layanan dasar yang semakin baik.

“Karanganyar harus lebih maju, terutama dari sisi pelayanan masyarakat, kesehatan, mempercepat proses pelayanan publik, dan meningkatkan kualitasnya,” tandasnya.

DPRD selanjutnya akan mencermati dan membahas rancangan APBD 2027 bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Karanganyar.

Leave a Reply