Nusatime.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 untuk seluruh gubernur di Indonesia. Dalam pedoman tersebut, pemerintah menetapkan formula penyesuaian upah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa sebesar 0,50 hingga 1,00.
Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penghitungan upah minimum tahun depan juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Yassierli mengatakan penetapan upah minimum tidak bisa hanya mengacu pada satu aspek. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker dikutip Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan menjadi dasar penyesuaian upah minimum tahun berjalan.
Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1,00. Penentuan besaran indeks tersebut mempertimbangkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.
Mekanisme Penetapan UMP dan UMK 2027
Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan data tersebut bertujuan agar penetapan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Untuk upah minimum sektoral, penetapannya didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Sektor tersebut juga dapat memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau memerlukan spesialisasi.
Kemnaker menetapkan besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP. Ketentuan serupa berlaku untuk UMSK yang harus lebih tinggi daripada UMK.
Yassierli mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan tenggat waktu penetapan upah minimum 2027. UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.
Adapun UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Sementara itu, UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.
Seluruh upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Sementara itu, upah bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Namun, kesepakatan tersebut harus memenuhi ketentuan bahwa besaran upah paling rendah sebesar 50% dari upah minimum yang berlaku.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Resmi! Menaker Terbitkan Pedoman & Formula Penghitungan UMP 2027“.

Leave a Reply