Nusatime.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, Suyudi memerinci lima tahapan tersebut, yakni perintah penyadapan, provisioning (penyediaan), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data.
Tahap pertama adalah pemberian perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. “Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi, dilansir Antara.
Tahap kedua adalah provisioning. Pada tahap ini, tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Tahap ketiga berupa pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PLX, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.
Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kepala Bagian (Kabag) Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP.
Tahap terakhir adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS oleh tim TSU.
Jalur Resmi dan Jalur Internal
Suyudi menjelaskan, proses provisioning dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut jalur atensi. Jalur pertama atau jalur A merupakan jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
“Proses tersebut diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU,” katanya.
Jalur kedua atau jalur B merupakan jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. “Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” katanya.
Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Dengan demikian, aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.
Suyudi menambahkan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
“Proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara,” katanya.
Namun, dalam perkara ini, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. “Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” katanya.
Leave a Reply