Nusatime.com, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk dua tim untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden RI setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Kedua tim tersebut yakni tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pembentukan kedua tim tersebut menjadi salah satu keputusan dalam rapat gabungan MPR yang digelar Jumat (13/11/2026). Rapat diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” kata Muzani, dipantau dari Breaking News TV Parlemen.
Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga memutuskan pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim ad hoc tersebut akan diketuai tiga wakil ketua MPR. Sementara itu, anggotanya berasal dari unsur seluruh fraksi yang ada di MPR dan DPD.
Pembentukan kedua tim tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Muzani mengatakan pimpinan MPR juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Surat tersebut akan ditandatangani dan dikirimkan pada hari yang sama.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” ujarnya.
Terkait asal-usul dua nama yang akan diajukan Presiden, Muzani mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Presiden mengusulkan dua nama, tetapi tidak secara spesifik mengatur asal-usul nama tersebut.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun ketentuan yang ada, disebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana nggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu,” katanya.
Saat ditanya mengenai nama-nama yang berpeluang diajukan, Muzani belum bersedia memberikan komentar. Dia meminta masyarakat bersabar karena seluruh proses baru akan mulai berjalan setelah pengiriman surat kepada Presiden.
MPR juga telah menetapkan rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada Rabu (2/12/2026). Agenda rapat tersebut meliputi pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih. Muzani berharap seluruh tahapan berjalan lancar dan meminta dukungan masyarakat terhadap proses tersebut
Leave a Reply