Nusatime.com, SEMARANG — Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengakui maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada penurunan jumlah santri baru sepanjang 2025.
PWNU Jateng pun mengajak seluruh organisasi NU bergerak bersama memperkuat sistem dan menciptakan ruang aman di lembaga pendidikan berbasis pesantren.
Ketua PWNU Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin, memperkirakan penurunan jumlah santri baru mencapai 10%-20% dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun 2025 itu di Jawa Tengah ada semacam pengurangan, 10-20%,” kata Rozin seusai acara peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Gedung Gradhika, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Rozin, penurunan jumlah santri dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari berkurangnya populasi anak usia sekolah, persaingan fasilitas pendidikan, aksesibilitas, hingga persoalan pelayanan di pesantren.
Namun, ia mengakui maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren turut menjadi perhatian masyarakat, khususnya para wali santri.
“Kekerasan di pesantren itu selama tiga tahun belakangan ini ada bulan April, Mei, Juni dan Juli. Akibatnya adalah dampak kepada penerimaan santri baru. Kita juga harus mengakui, kita harus mengintrospeksi bahwa kekerasan itu fakta. Ada yang terjadi,” ucapnya.
PWNU Jateng Dorong Pesantren Ramah Anak
Rozin menilai pengelolaan pesantren perlu beradaptasi dengan perubahan nilai dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak.
Karena itu, ia mengimbau pesantren mulai memahami tata kelola baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.
“Oleh karena itu kita mengimbau kepada pesantren-pesantren untuk memahami tata olah yang baru, memahami bahwa budaya masyarakat juga berubah, memahami kebutuhan dan keinginan para wali santri dan stakeholder pesantren,” pesannya.
PWNU Jateng juga mendorong seluruh organisasi NU bergerak bersama memperkuat sistem perlindungan di lingkungan pesantren.
Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), lanjut Rozin, telah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren (P2KP).
“Kita semuanya bersatu padu. Syukur-syukur juga pemerintah provinsi memperhatikan tren yang terjadi akhir-akhir ini,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jateng, Tazkiyatul Mutmainah, menegaskan organisasinya berkomitmen mengawal isu perlindungan perempuan dan anak.
“Kita aktif menyadarkan masyarakat untuk berani bicara, berani bersuara ketika melihat atau menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, karena ini adalah tugas kita bersama,” kata Tazkiyatul.
Wakil Wali Kota Tegal itu menambahkan Fatayat NU Jateng siap mengawal program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Leave a Reply