Nusatime.com, WONOGIRI — Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Kahyangan Setda Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta pencarian data dan informasi terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Berbasis Kepemudaan di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Rombongan yang dipimpin oleh pimpinan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut turut didampingi jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dispora Provinsi Jawa Tengah, serta Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah.
Rombongan diterima oleh Kepala DINSOSPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri, sekretaris dinas, serta para pejabat eselon III di lingkungan DINSOSPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala DINSOSPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, Anton Tiyas Harjanto, memaparkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan peran pemuda sebagai penggerak ekonomi.
Salah satunya melalui optimalisasi peran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) Kabupaten Wonogiri.
“HIPMI diharapkan dapat mendorong lahirnya pengusaha muda di tingkat lokal untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan memutus rantai kemiskinan melalui kemandirian ekonomi. Sedangkan optimalisasi peran Imapres dilakukan dengan melibatkan mahasiswa berprestasi dalam program pengabdian masyarakat, pendampingan sosial, serta inovasi teknologi tepat guna bagi keluarga kurang mampu,” tutur Anton, dilansir laman resmi Pemkab Wonogiri.
Anton menambahkan bahwa sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan para pemuda dapat menjadi terobosan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, pengusaha muda, dan mahasiswa, kita optimistis bahwa pemberdayaan pemuda merupakan kunci utama dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkas Anton.
Leave a Reply