Nusatime.com, JAKARTA — Sebanyak 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kini belum beroperasi karena terdampak kebijakan moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Sawaluddin Aweng, saat mengikuti audiensi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Aweng menyampaikan setiap pengelola SPPG telah berinvestasi sekitar Rp2 miliar untuk mendirikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami meminta perlindungan kepada negara melalui pimpinan DPR,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara pengelola SPPG dan Kepala BGN Sudaryono pada Senin (5/10/2026) untuk membahas persoalan moratorium dapur MBG.
“Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium SPPG itu. Pekan depan, pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono,” kata Saan saat jumpa pers.
Menurut dia, pertemuan itu digelar guna menyelesaikan persoalan yang dialami oleh para pengelola SPPG. Ia memastikan Kepala BGN akan menghadiri pertemuan tersebut.
“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau tidak, nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” ujarnya yang dikutip dari Antara.
Dalam audiensi tersebut, Saan bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mendengarkan aspirasi pengelola SPPG, salah satunya terkait kebijakan penangguhan operasional dapur.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) Wilayah 3T Herwil Junaidi Harefa mendesak pimpinan DPR mempertemukan para pengelola SPPG dengan Kepala BGN untuk mencari solusi bersama.
“Kami minta sekarang ini, kami jangan ditunda-tunda lagi,” kata dia.
Leave a Reply