Penerima MBG Capai 61,2 Juta per Februari 2026

Nusatime.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi hingga 27 Februari 2026. Layanan tersebut didukung oleh 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan jumlah penerima meningkat dari sekitar 58 juta orang pada pertengahan Januari 2026. Pemerintah menargetkan penerima MBG mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026), dilansir Antara.

Dalam rapat koordinasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah, Selasa (3/3), Zulhas menyebutkan di Jawa Tengah program MBG telah menjangkau sekitar 9,29 juta penerima dengan 3.838 SPPG beroperasi.

Ia menegaskan pemerintah daerah berperan strategis dalam menjamin mutu layanan, mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal. Capaian SLHS di Jawa Tengah tercatat 35,03 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 32 persen.

Pelaksanaan MBG didukung 28 kementerian dan lembaga, mengacu pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025. Program ini juga dinilai berpotensi mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, dan peternak mandiri sebagai pemasok bahan pangan.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat di sejumlah daerah sehingga diperlukan pemutakhiran dan validasi lanjutan. Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah menyiapkan Command Center MBG.

Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadhan serta masa libur dan cuti bersama dengan penyesuaian mekanisme penyaluran. Di wilayah mayoritas berpuasa, distribusi dilakukan melalui paket makanan kemasan sehat, sedangkan di daerah mayoritas nonmuslim program tetap berjalan normal di sekolah.