Nusatime.com, MAGETAN – Sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk sementara berhenti beroperasi. Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG tersebut.
Persoalan itu mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga sarana dan prasarana (sarpras) yang belum memenuhi standar. Data Satgas MBG Kabupaten Magetan mencatat 70 dapur MBG telah memiliki kepala dapur. Dari jumlah itu, 61 dapur telah beroperasi, empat lainnya dalam persiapan operasional, dan lima dapur disetop sementara (suspend).
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan penghentian sementara dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan di lapangan. Status dapur yang suspend akan dievaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Dari data ada 70 ya kalau di Magetan, ada yang di-suspend, ada persiapan. Kalau untuk yang suspend kendalanya ada di IPAL dan sarana-prasarana yang belum memenuhi standar,” ujarnya, Sabtu (15/8/2026).
Teguh mengatakan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi ketentuan yang ditetapkan BGN. Pengawasan juga diperketat agar makanan yang didistribusikan kepada pelajar memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Kebutuhan Telur
Di sisi lain, Petugas Satgas MBG Magetan, Awang Arifaini Rudin, mengatakan pengadaan telur untuk kebutuhan MBG harus mengacu pada harga acuan pemerintah (HAP) yang telah ditetapkan. Menurut dia, kebijakan tersebut berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.
“Pembeliannya harus sesuai HAP, walaupun harga di pasar itu jauh di bawah HAP. Karena tugas pemerintah itu menjaga stabilisasi harga,” tuturnya. Besarnya kebutuhan program MBG membuat penyerapan telur mencapai belasan ton setiap pekan. Awang mengatakan ebutuhan telur untuk satu kali menu MBG di Magetan mencapai sekitar tujuh ton.
Jika menu berbahan telur diberikan dua kali dalam sepekan, kebutuhan telur mencapai sekitar 14 ton per pekan. “Sekali konsumsi hitungan kami tujuh ton. Dua kali berarti ada 14 ton per minggu [pekan],” kata dia.
Dengan kebutuhan tersebut, program MBG menjadi salah satu pasar yang mampu menyerap produksi telur dalam jumlah besar. Namun, penyerapan telur tidak semata-mata didasarkan pada harga termurah karena SPPG tetap harus mengikuti ketentuan HAP pemerintah.
Awang mengatakan telur yang diserap untuk kebutuhan MBG juga diupayakan berasal dari peternak lokal Magetan. “Dari 14 ton itu dipasok telur Magetan dengan harga sesuai HAP,” tandasnya.
Leave a Reply