Nusatime.com, MAGETAN – Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya pasokan obat-obatan yang bersifat suportif untuk operasional kegiatan Posyandu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan Posyandu dipastikan tetap berjalan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, membenarkan adanya efisiensi alokasi anggaran tersebut, termasuk penurunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, sehingga kami lebih memprioritaskan obat-obatan esensial. Misalnya untuk penanganan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes, serta kebutuhan Cek Kesehatan Gratis [CKG] tetap kami sediakan,” ujarnya, Senin (21/9/2026).
Ia menjelaskan, ketersediaan obat suportif seperti vitamin dan suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh serta mencegah malnutrisi menjadi sektor yang terpaksa dikurangi gilirannya.
Meski demikian, Rohmat memastikan pelayanan Posyandu terintegrasi Integrasi Layanan Primer (ILP) tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengganggu agenda pemeriksaan rutin di masyarakat sesuai arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Dengan penerapan konsep tersebut, Rohmat menyebut Posyandu yang tadinya identik dengan pengobatan balita semata kini menjadi wadah pelayanan preventif dan promotif yang mencakup seluruh siklus hidup warga, mulai dari balita, remaja, ibu hamil, hingga kalangan lansia.
“Posyandu itu fokusnya pada promotif dan preventif, bukan pengobatan kuratif. Jadi pemeriksaan kesehatan terintegrasi, penyuluhan, dan deteksi dini tetap berjalan lancar untuk seluruh warga desa,” jelasnya.
Dampak Pemangkasan TKD
Selain berdampak pada ketersediaan obat yang bersifat suportif, penyusutan dana transfer daerah ini turut membebani keuangan pemerintah desa di 18 kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Rohmat menyebut dampak yang mungkin terasa akibat pemangkasan TKD adalah pengurangan alokasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang dan ibu hamil, hingga besaran insentif maupun uang transport bagi para kader Posyandu di lapangan.
Meski demikian, Dinkes Magetan optimistis seluruh kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di 207 desa dan 28 kelurahan tetap dapat diselenggarakan secara rutin setiap bulan demi menjaga mutu kesehatan warga Magetan.
“Tapi kalau dari kami, kegiatan-kegiatan yang di Posyandu insyaallah masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non fisik, ya meskipun jumlahnya juga berkurang, bagaimana lagi, intinya tetap kami laksanakan kegiatan itu. Yang ada di desa, silakan datang ke Posyandu, nanti dilakukan pemeriksaan dan penyuluhan. Jadi tidak hanya melayani balita dan ibu saja, tapi seluruh warga masyarakat,” tandasnya.
Leave a Reply