Nusatime.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibeli di bawah harga pasar. Rencananya, motor tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional pertugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seperti diketahui, pengadaan puluhan ribu unit motor listrik BGN saat ini menjadi sorotan publik.
Dadan mengatakan kendaraan tersebut dibeli untuk menunjang opersional di wilayah yang sulit dijangkau. Mengenai pengadaan sendiri, dia berkata pengadaan sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Dari target pengadaan 24.400 unit, realisasi mencapai sekitar 21.800 unit.
“Motor listrik itu sudah ada dalam perencanaan 2025. Dari target 24.400, terealisasi sekitar 21.800-an,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dadan mengaku motor listrik tersebut dibeli di bawah harga pasar yang seharusnya mencapai Rp52 juta per unit. Namun, pemerintah membelinya hanya dengan harga sekitar Rp42 juta.
Motor tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah terpencil.
Menurut Dadan, kendaraan roda dua dipilih karena dinilai paling efektif menjangkau desa-desa dengan akses terbatas.
“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, yang hanya bisa diakses dengan motor. Ini untuk menunjang operasional,” ujarnya.
Namun, dia memastikan tidak ada rencana penambahan pengadaan pada 2026. “Untuk sementara kita cukupkan. Tahun 2026 tidak ada perencanaan pembelian lagi,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengadaan tersebut merupakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak dilanjutkan pada tahun ini. “Tahun ini tidak ada. Saya sudah cek, anggarannya sudah dipotong,” ujarnya.
Purbaya mengaku tidak mengetahui secara detail proses persetujuan awal pengadaan tersebut. Namun, menegaskan kebijakan saat ini adalah menghentikan pengadaan lanjutan.
Istana Lakukan Pengecekan
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan mengecek lebih lanjut. Dia menegaskan, seluruh penganggaran pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan dalam APBN dan diketahui pemerintah. Namun, pelaksanaannya tetap dapat disesuaikan dengan kondisi dan evaluasi di lapangan.
“Iya kan begini, yang namanya semua penganggaran tentu kan apa namanya semua bagian dari perencanaan ya dalam APBN. Artinya, pastilah pemerintah mengetahui hal tersebut. Hanya memang dalam pelaksanaan-pelaksanaannya tentunya kan disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Berkenaan dengan masalah hal tersebut nanti izinkan kami untuk berkoordinasi lebih detail lagi,” pungkas Prasetyo.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Motor Listrik Operasional MBG Jadi Sorotan, BGN: Untuk Jangkau Daerah Sulit
Leave a Reply