Nusatime.com, SOLO — Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir. Ia mengatakan hal itu terjadi akibat gangguan teknis pada dua pembangkit listrik s’erta kendala pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
PLN menyebut sistem kelistrikan Jawa terdampak gangguan operasional pada dua PLTU besar milik produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) yang tidak dapat memasok listrik ke jaringan. Di sisi lain, perusahaan juga mengakui adanya tekanan pasokan batu bara yang memengaruhi stabilitas pembangkitan.
Masalahnya, persoalan yang muncul tidak semata pada aspek teknis. Pemadaman bergilir yang terjadi berulang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, penurunan produktivitas, hingga kerugian material rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Dalam konteks wilayah padat seperti Pulau Jawa, gangguan listrik bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan gangguan serius terhadap denyut ekonomi harian.
Pada situasi inilah persoalan komunikasi krisis menjadi sorotan utama. Dalam hal layanan publik vital seperti listrik, publik membutuhkan kejelasan sejak awal, bukan penjelasan setelah gangguan meluas. PLN di Soloraya misalnya, baru membuat grup WhatsApp tentang pengumuman pemadaman listrik sehari lalu, Sabtu (20/6/2026).
Manajemen krisis yang ideal semestinya tidak hanya berfokus pada penanganan teknis di lapangan, tetapi juga kesiapan informasi yang transparan, terstruktur, dan disampaikan secara dini kepada masyarakat. Ketika gangguan sudah berdampak luas, keterlambatan informasi hanya memperbesar ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik.
Masalah serupa bukan kali pertama terjadi pada badan usaha milik negara (BUMN) di sektor strategis. Sebelumnya, kebijakan PT Pertamina (Persero) terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax juga memunculkan polemik komunikasi. Kebijakan tersebut dinyatakan bukan BBM subsidi, namun kenaikan harga yang mencapai sekitar Rp4.000 per liter memicu migrasi konsumen ke Pertalite.
Sudah saatnya BUMN sebagai sektor strategis memperkuat sistem manajemen krisis yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian teknis, tetapi pengelolaan komunikasi publik. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak terdampak harus menjadi bagian dari skema komunikasi, bukan sekadar penerima informasi di tahap akhir.
Layanan publik seperti listrik dan energi adalah kebutuhan dasar yang langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap gangguan tidak hanya membutuhkan respons teknis cepat, tetapi juga komunikasi yang setara cepat dan transparan.
Perbaikan manajemen krisis bukan hanya soal citra lembaga. Akan tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan layanan dasar berjalan dengan kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas yang lebih baik.
Leave a Reply