Prabowo Perintahkan Percepat Transisi Energi Surya Antisipasi Krisis Minyak

Prabowo Perintahkan Percepat Transisi Energi Surya Antisipasi Krisis Minyak
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

Nusatime.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya, terutama yang tergabung dalam Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE), untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), khususnya yang bersumber dari tenaga surya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang memimpin Satgas EBTKE, menjelaskan perintah tersebut diberikan Presiden dengan mempertimbangkan ancaman krisis minyak yang tengah terjadi di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah.

“Itu salah satu yang juga kita bicarakan saat rapat bersama Presiden bahwa harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini,” kata Bahlil kepada wartawan setelah menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3/2026) dilansir Antara.

Bahlil menjelaskan dirinya juga melaporkan hasil rapat perdana Satgas EBTKE yang diikuti delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, serta pimpinan PT PLN.

Ia mengatakan satgas dapat langsung mengeksekusi rencana kerja terkait percepatan transisi energi, termasuk menghentikan beberapa pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil, seperti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.

Menurut Bahlil, satgas ditargetkan mulai bekerja secara efektif setelah Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada pekan depan.

“Dalam kondisi geopolitik perang ini, kita tidak bisa memastikan kondisi energi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan seluruh potensi energi dalam negeri yang bisa dikonversi dari energi fosil,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah akan menunggu pembangunan infrastruktur pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan selesai terlebih dahulu sebelum menghentikan operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

“Bangun dulu, kalau dihentikan sebelum penggantinya ada tentu tidak bisa. Jadi paralel, begitu pembangkit baru selesai dan sudah commercial operation date (COD), maka PLTD-nya dimatikan,” kata Bahlil.

COD atau tanggal operasi komersial merupakan tahap yang menandai berakhirnya pengujian teknis dan dimulainya operasional pembangkit listrik untuk menyalurkan energi ke jaringan listrik PLN.

Leave a Reply