UNRWA Desak Investigasi Kematian Ratusan Staf PBB di Gaza

Nusatime.com, RAMALLAH — United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, menyerukan dilakukannya investigasi terhadap ratusan staf yang meninggal dunia selama konflik di Gaza yang mencuat sejak Oktober 2023.

Dalam konferensi pers di Jenewa, Komisioner Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa lebih dari 390 staf lembaganya telah meninggal dunia selama konflik.

Menjelang berakhirnya masa jabatan yang tengah ia duduki, Lazzarini pada Selasa (31/3/2026) menekankan perlunya pembentukan panel ahli tingkat tinggi untuk menyelidiki kasus tersebut.

Ia menambahkan, penyelidikan tersebut tidak hanya diperlukan untuk staf UNRWA, melainkan juga untuk staf PBB lain. “Ada rekan-rekan PBB lain yang juga telah meninggal dunia,” ujarnya.

Selain korban jiwa, Lazzarini juga menyoroti staf yang mengalami cedera, menjadi tahanan, dan mengalami penyiksaan sewenang-wenang. Ia juga mengungkapkan bahwa fasilitas milik UNRWA di Gaza mengalami kerusakan besar akibat serangan selama perang berlangsung.

Seruan investigasi ini telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, beserta negara-negara anggota. Lazzarini juga mengecam bahwa terjadi “tingkat impunitas yang luar biasa” di Gaza.

Di sisi lain, pemerintah Israel sebelumnya mengkritik UNRWA dan menuduh adanya masalah sistemik dalam lembaga tersebut, termasuk tuduhan keterkaitan sebagian staf dengan Hamas. Terkait tuduhan ini, penyelidikan internasional telah mengambil tindakan, tetapi terdapat catatan bahwa Israel belum memberikan bukti konklusif untuk menguatkan tuduhan tersebut.

Konflik di Gaza sendiri telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah. Puluhan ribu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara banyak lainnya hidup dalam kondisi kekurangan pangan, air bersih, serta tempat tinggal yang layak.

UNRWA, lembaga yang mengelola pusat kesehatan dan sekolah, memperingatkan bahwa tanpa perlindungan yang memadai dan dukungan internasional, operasional lembaga tersebut berisiko terganggu. Jika hal itu terjadi, distribusi bantuan kemanusiaan bagi jutaan pengungsi Palestina dapat semakin terhambat.