Nusatime.com, WONOGIRI — Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri mendata sedikitnya delapan ribu lebih orang yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial terindikasi judi online (judol). Mayoritas dari mereka merupakan warga yang tergolong dalam desil 1-4.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Wonogiri, Rahmad Iswanto, saat memaparkan data kemiskinan tahunan Kabupaten Wonogiri belum lama ini. Ia menyebut setidaknya ada 8.408 orang di Wonogiri yang terindikasi judol.
“Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Wonogiri, yang jumlahnya 25 kecataman,” kata Rahmad saat ditemui Espos di kantornya belum lama ini.
Kecamatan Kismantoro, lanjut dia, adalah yang terbanyak terindikasi judol, sekitar 1.013 orang, diikuti Kecamatan Purwantoro sekitar 753 orang, dan Kecamatan Pracimantoro sekitar 634 orang.
“Dari temuan itu, yang mencengangkan adalah mayoritas dari yang terindikasi judol adalah mereka yang masuk dalam Desil 1-4,” tambahnya.
Artinya, mayoritas masyarakat yang terindikasi judol adalah mereka yang berada dalam kondisi hidup miskin ekstrem hingga rentan miskin.
Rahmad pun memberi contoh data dari Kecamatan Giritontro, misalnya terdapat sedikitnya 220 orang terindikasi judol. 69 orang di antaranya adalah mereka yang masuk dalam Desil 1, diikuti Desil 2 sebanyak 62 orang, Desil 3 sebanyak 44 orang, dan Desil 4 sebanyak 39 orang.
“Adapun yang masuk dalam Desil 5-6, masing-masing sebanyak 3 orang,” kata Rahmad.
Lebih lanjut, ia menjelaskan temuan BPS juga dari lebih dari delapan ribu orang yang terindikasi judol tersebut, hanya sekitar 380 orang yang melakukan sanggah sesuai dengan mekanisme yang telah digelar oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
“Artinya dari delapan ribu lebih orang yang terindikasi [judol] hanya 4,52 persen yang melakukan sanggah atau mengajukan penolakan bahwa mereka dikaitkan dengan judol,” jelasnya.
“Temuan ini bisa dijadikan rujukan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan penanganan secara komprehensif baik itu kemisikinan sendiri maupun judol dan pinjol yang saat ini sedang marak di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, pemberitaan Espos sebelumnya, KPM bansos yang terindikasi judol terancam dinonaktifkan dari penerima bansos. Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB & P3A), Anton Tyas Harjanto, menyebutkan temuan semacam itu telah ada sejak 2024 lalu.
“Di triwulan pertama dan kedua 2024 sebenarnya sudah ada pemutusan bansos karena judol dan pinjol, hanya saja jumlahnya relatif kecil. Tapi belakangan ini, tepatnya di triwulan ketiga melonjak besar-besaran dan itu bukan hanya terjadi di Wonogiri saja, tapi seluruh Indonesia,” kata Anton kepada Espos belum lama ini.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya berupaya mengedepankan langkah solutif melalui mekanisme sanggah serta melalukan verifikasi ulang data di lapangan.
Anton juga menyebut, ada kemungkinan lain yang menyebabkan melonjaknya indikasi judol dan pinjol ini, di antaranya kesalahan data di tingkat pusat, maupun penyalahgunaan data secara ilegal. Karena itu, ia pun mengajak masyarakat untuk tidak langsung menghakimi warga lain yang terindikasi judol atau pinjol ini.
“Pelayanan sanggah kami buka dan dekatkan langsung ke masyarakat lewat desa dan kelurahan. Warga cukup membawa dokumen pendukung untuk kemudian mengisi formulir yang disediakan. Tak hanya itu ke depannya, warga diminta untuk berhati-hati dan menjaga kerahasiaan data pribadi agar hal ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Leave a Reply