Nusatime.com, SOLO — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, menyampaikan ceramah di Tarawih Edukatif Masjid Nurul Huda (NH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Minggu (1/3/2026). Ia menyoroti isu mengenai masa depan perbankan syariah dan tantangan penerapannya di era modern.
Acara dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Sebelumnya, Anggito turut Salat Isya berjamaah dilanjut dengan tarawih bersama Rektor UNS, Hartono, dan jajarannya, serta mahasiswa di Masjid NH UNS.
Dalam sambutan, Rektor UNS menyebut universitas sedang serius menggarap ekosistem ekonomi syariah. Salah satu langkah konkretnya adalah pengembangan KPRI Syariah serta pembukaan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
”Kami mencari upaya agar bank syariah tidak kalah dengan konvensional. Di satu sisi, skema keuangan saat ini sangat beragam. Jika tidak ada literasi yang sehat, ini berbahaya dan berpotensi menjerat masyarakat pada utang piutang yang menjauhkan kita dari prinsip syariah,” ujar Hartono.
“Karena itu untuk tausiah khusus edisi dies natalis UNS ini kami sengaja mendatangkan Ketua LPS, Prof Anggito Abimanyu, untuk memaparkan literasi ekonomi syariah ke kita di sini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, membuka ceramahnya dengan mengingatkan masyarakat akan pentingnya Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya. Termasuk pentingnya menuntut ilmu serta menerapkan pola hidup, khususnya bidang ekonomi yang bersyariah.
Ia memaparkan fenomena menarik mengenai alasan masyarakat di Indonesia secara umum memilih ekonomi syariah. Menurutnya, ada tiga tingkatan motivasi, yakni religiusitas atau akidah, cara hidup, dan manfaat yang bersifat keuntungan.
”Pertama adalah akidah; boleh atau tidak boleh. Kedua adalah cara hidup; anak muda sekarang senang e-banking yang mudah dan semangat berbagi. Ketiga adalah manfaat; untung atau tidak,” jelas Anggito.
Namun, Anggito menyoroti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih tertahan di level religiusitas. Hal ini menyebabkan pangsa pasar perbankan syariah sulit meroket karena masyarakat baru akan memilih syariah jika secara prinsip dianggap terpaksa atau sekadar menjalankan kewajiban tanpa melihat keunggulan layanan.
Anggito menggunakan analogi tayamum untuk menggambarkan penggunaan bank konvensional di tengah keberadaan bank syariah. Ia mengutip pesan Mantan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, yang mengibaratkan penggunaan bank konvensional saat institusi syariah sudah tersedia layaknya bertayamum padahal air wudu sudah ada di depan mata.
”Secara teori mudah, tapi praktiknya tidak gampang. Saat ini, banyak orang bertransaksi di bank konvensional karena alasan darurat atau tidak ada pilihan lain yang kompetitif. Tapi, apakah benar-benar tidak ada pilihan?” kata dia.
Tantangan Penerapan Ekonomi Syariah
Ia menekankan meski banyak gaji pegawai atau UKT mahasiswa masih melalui bank konvensional karena sistem negara, niat untuk hijrah harus tetap ada. “Begitu kita memiliki niat untuk mendapatkan margin atau investasi, secara maqashid syariah seharusnya sudah di bank syariah,” tambahnya.
Penerapan ekonomi syariah saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari skala industri hingga maraknya penipuan. Anggito mengungkapkan aset bank syariah baru mencapai sekitar 9% dari total industri perbankan nasional.
Angka ini memang naik signifikan dibanding beberapa tahun lalu berkat merger Bank Syariah Indonesia (BSI), namun masih jauh tertinggal dari bank konvensional yang menguasai 91% pasar.
Selain masalah skala ekonomi, masyarakat juga diminta waspada terhadap pertama investasi bodong berkedok syariah, yang mengiming-imingi calon korban dengan alasan tanpa riba dan berkah agar tertarik. Menyikapi hal tersebut, ia menyarankan untuk memperhatikan aset dasar dari penyedia investasi tersebut.
Kedua, yang perlu diwaspadai juga, menurut Anggito, yakni fenomena kripto yang saat ini menyasar generasi muda di Indonesia. Anggito mengingatkan mahasiswa agar hati-hati terhadap aset kripto. Hingga saat ini, belum ada fatwa halal yang tegas untuk kripto karena sifatnya yang spekulatif. Ketiga, berbagai layanan digital yang muncul saat ini.
Sebagai solusi, Anggito menekankan pentingnya intervensi pemerintah dan kepemimpinan yang amanah dalam menggabungkan kekuatan lembaga keuangan syariah. Anggito juga mengajak jamaah untuk tidak sekadar memiliki ghirah atau semangat tapi juga gairah dalam bertransaksi syariah.
Menurutnya, ekonomi syariah yang rahmatan lil alamin hanya bisa terwujud jika sistemnya inklusif dan didukung oleh kesadaran penuh dari masyarakatnya sendiri.
“Jika suplainya banyak, harganya pasti turun dan lebih kompetitif. Kita butuh pemimpin yang berani melakukan sesuatu. Bagi individu, langkah paling sederhana adalah mulai melakukan auto-transfer dari rekening gaji konvensional ke rekening syariah sebagai bentuk jihad ekonomi,” tutupnya.
Leave a Reply