Nusatime.com, WASHINGTON DC — Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memasuki babak baru setelah konflik meningkat tajam pada akhir Februari 2026. Di tengah eskalasi yang nyaris memicu konfrontasi terbuka, kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata sementara selama dua pekan yang membuka ruang bagi diplomasi.
Eskalasi konflik bermula ketika Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari dengan target utama Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Serangan tersebut menewaskan Khamenei dan menyebabkan lebih dari 3.000 korban jiwa.
Sebagai respons, Teheran melancarkan serangan drone dan rudal ke sejumlah target yang berkaitan dengan kepentingan militer AS dan Israel, termasuk di Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk. Iran juga membatasi pergerakan kapal di Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi global.
Washington kemudian meningkatkan kehadiran militernya di kawasan dengan mengerahkan armada laut dan sistem pertahanan udara. Iran pun menaikkan status siaga militernya dan memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan.
Krisis tersebut memicu kekhawatiran global karena jalur perdagangan energi melalui Selat Hormuz terancam, sehingga harga minyak sempat bergejolak.
Pemerintah Indonesia turut menyerukan penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator.
Akhirnya, pada 7 April, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara selama dua pekan setelah dimediasi oleh Pakistan.
Namun sejak awal, gencatan senjata tersebut dipandang rapuh. Iran mencurigai AS memanfaatkan jeda tersebut untuk memperkuat posisinya di Selat Hormuz, sementara Washington menilai Iran masih mempertahankan ambisi strategisnya di kawasan.
Proposal Iran
Selama masa gencatan senjata, Iran mengajukan 10 poin tuntutan sebagai dasar negosiasi. Di antaranya penghentian total operasi militer AS terhadap Iran serta jaminan tidak akan ada serangan di masa depan. Iran juga menuntut kompensasi atas kerusakan akibat konflik.
Teheran juga meminta pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini menekan perekonomian Iran.
Selain itu, Iran menuntut pengakuan terhadap hak pengayaan uranium serta pembatalan resolusi Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Dalam aspek geopolitik, Iran juga mendorong pengurangan kehadiran militer AS di Timur Tengah serta mempertahankan kontrol strategisnya atas jalur energi dunia, termasuk Selat Hormuz.
Proposal Amerika Serikat
Di sisi lain, Amerika Serikat menawarkan proposal berbeda yang terdiri dari 15 poin.
Pemerintahan Donald Trump menuntut Iran menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium serta menyerahkan stok uranium yang telah diproduksi.
Washington juga meminta Iran menghentikan produksi rudal serta membongkar fasilitas senjata yang dimilikinya.
Terkait Selat Hormuz, AS meminta Iran menjamin kelancaran pelayaran internasional di jalur tersebut. Trump bahkan sempat mengusulkan pengelolaan tarif pelayaran dilakukan bersama antara AS dan Iran.
Iran sempat mempertimbangkan proposal tersebut, namun akhirnya menolaknya karena dinilai terlalu berlebihan dan tidak realistis.
Ganjalan Utama
Perbedaan mendasar kedua proposal membuat negosiasi menghadapi sejumlah hambatan. Iran menginginkan kesepakatan permanen, sementara Amerika Serikat memilih pendekatan bertahap.
Isu program nuklir Iran dan kontrol Selat Hormuz menjadi titik perdebatan paling krusial.
Situasi semakin rumit setelah Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon pada 8 April, sehari setelah gencatan senjata diumumkan.
Serangan besar di kawasan Dahiyeh, Beirut selatan, menjadi yang terbesar sejak konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah meningkat pada awal Maret.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa serangan Israel dapat menggagalkan upaya negosiasi dengan Amerika Serikat.
Namun Trump menyatakan serangan Israel tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran.
Perundingan Gagal di Islamabad
Untuk menjembatani perbedaan, kedua negara menggelar perundingan di Islamabad, Pakistan pada 11 April. Delegasi AS dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance, didampingi utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner.
Sementara delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Perundingan yang berlangsung sekitar 24–25 jam itu menjadi salah satu pembicaraan terpanjang antara kedua negara tahun ini. Namun pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagaei, masih terdapat perbedaan pandangan pada dua hingga tiga isu krusial, termasuk terkait Selat Hormuz.
Peluang Diplomasi Masih Terbuka
Meski perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan, peluang dialog masih terbuka. Trump menyebut pembicaraan berjalan cukup baik meskipun belum mencapai kesepakatan final, terutama terkait isu nuklir Iran.
Pakistan juga menegaskan akan terus memfasilitasi dialog antara kedua negara.
Sementara pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai peluang kesepakatan akan terbuka apabila Iran memperoleh jaminan keamanan dan kedaulatan.
Menurutnya, solusi realistis terkait Selat Hormuz adalah mekanisme pengawasan bersama di bawah kerangka internasional, bukan dominasi sepihak oleh salah satu pihak.
Gencatan senjata sementara antara AS dan Iran dinilai bukan akhir konflik, melainkan awal dari proses negosiasi yang panjang dan penuh tantangan.
Tekanan internasional dari negara-negara yang berkepentingan terhadap stabilitas kawasan dan pasar energi global diyakini akan memainkan peran penting dalam mendorong kedua pihak menemukan jalan tengah.
Leave a Reply