Nusatime.com, KARANGANYAR — Komisi VII DPR mendorong percepatan hilirisasi industri minyak atsiri nasional agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku mentah. Dalam hal ini, Komisi VII DPR menilai Rumah Atsiri Indonesia di Karanganyar bisa menjadi percontohan nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR di Rumah Atsiri Indonesia, Kamis (21/5/2026) petang. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau museum, fasilitas pengolahan, hingga konsep wisata edukatif yang mengintegrasikan sektor industri, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM. Saraswati menilai Rumah Atsiri menjadi contoh konkret transformasi kawasan industri lama menjadi pusat ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Kawasan tersebut diketahui merupakan bekas pabrik pengolahan serai terbesar di Asia pada era 1960-an. “Rumah Atsiri Indonesia merupakan salah satu contoh konkret bagaimana integrasi sektor industri, pariwisata, edukasi, dan UMKM dapat diwujudkan secara inovatif,” katanya.
Ia mengatakan transformasi kawasan eks pabrik menjadi destinasi wisata edukatif berbasis industri atsiri menunjukkan potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang memiliki daya saing tinggi.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pengembangan industri atsiri sejalan dengan visi hilirisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis sumber daya domestik.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan besar karena menjadi penghasil bahan baku minyak atsiri. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal karena ekspor masih didominasi bahan mentah.
“Singapura saja bisa menjadi eksportir minyak atsiri nomor lima dunia. Pertanyaannya, mereka menumbuhkan bahan bakunya dari mana? Kita harus mengubah nilai tambah ini supaya nyata melalui hilirisasi,” katanya.
Ia menyebut nilai ekspor komoditas atsiri Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 260 juta dolar AS. Meski demikian, sebagian besar masih berupa bahan baku sehingga manfaat ekonomi belum optimal dirasakan di dalam negeri.
Pengembangan Produk
Saraswati menilai hilirisasi harus diarahkan pada pengembangan produk jadi seperti aromaterapi, kosmetik, produk perawatan tubuh, hingga bahan pangan berbasis minyak atsiri. “Dengan mengolahnya menjadi produk jadi di dalam negeri, manfaat ekonominya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat kita sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Perindustrian, Andi Rizal, mengungkapkan tantangan terbesar industri atsiri nasional saat ini adalah minimnya hilirisasi dan keterbatasan teknologi pengolahan di tingkat daerah. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan program restrukturisasi mesin sejak 2021 untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produksi.
Ia menjelaskan program tersebut terbuka bagi pelaku industri kecil dan menengah, termasuk di daerah yang belum memiliki sentra industri atsiri. Selain sektor industri, pemerintah juga mendorong penguatan peran UMKM dalam rantai pasok atsiri nasional.
Asisten Deputi Bidang Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali, mengatakan Rumah Atsiri berpotensi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan atau teaching factory bagi pelaku UMKM. “Kami mendorong penguatan kemitraan rantai pasok dengan usaha mikro kecil yang ada di ekosistem Rumah Atsiri,” ujarnya.
Kementerian UMKM juga tengah mengembangkan model Rumah Produksi Bersama atau factory sharing di sejumlah daerah penghasil atsiri. Pada 2024, program tersebut telah dibangun di lima kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.
Program tersebut dinilai berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya petani nilam di Aceh. Harga nilam kini disebut mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,7 juta per kilogram.
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga Kementerian UMKM, Sudaryano Rahmaliman, menambahkan keberlanjutan industri harus melibatkan masyarakat sekitar agar dampak ekonomi dapat dirasakan secara luas. “Penguatan rantai pasok harus melibatkan masyarakat di sekitar kawasan ini agar model pemberdayaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Leave a Reply