Nusatime.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp610 juta yang diduga berkaitan dengan permintaan dana oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman kepada sejumlah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap untuk keperluan tunjangan hari raya (THR).
“Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai Rp610 juta,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.
Kasus ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat. AUL selaku Bupati Cilacap disebut memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) untuk mengumpulkan uang guna keperluan pemberian THR pribadi dan pihak-pihak eksternal.
“Yang dimaksudkan dengan pihak eksternal di sini adalah forkopimda, ya, forum komunikasi pimpinan daerah di lingkungan Pemkab Cilacap,” katanya.
Target Setoran dari Perangkat Daerah
Menindaklanjuti hal tersebut, SAD bersama-sama dengan Asisten I Kabupaten Cilacap Sumbowo (SUM), Asisten II Kabupaten Cilacap Ferry Adhi Dharma (FER), dan Asisten III Kabupaten Cilacap Budi Santoso (BUD) membahas jumlah kebutuhan THR eksternal.
Dari hasil pembahasan tersebut, ditentukan kebutuhan THR eksternal sebesar Rp515 juta. Untuk memenuhinya, SUM, FER, dan BUD meminta uang dari setiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan target setoran Rp750 juta.
“Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, kemudian dua rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas,” ujar Asep.
Pada awalnya, setiap satuan kerja ditargetkan menyetor Rp75 juta hingga Rp100 juta. Namun dalam realisasinya, setoran yang diterima bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta dari masing-masing perangkat daerah.
“Jadi, ada beberapa perangkat daerah yang entah itu mungkin masih pemberiannya diangsur atau juga terjadi bargaining di situ, tawar-menawar, karena kemungkinan juga saat ini perangkat-perangkat daerah itu tidak memiliki anggaran,” ucap Asep.
Uang Disiapkan Sebelum Libur Lebaran
Besaran setoran dari setiap perangkat daerah diatur berdasarkan pertimbangan FER. Apabila perangkat daerah tidak dapat menyanggupi besaran yang telah ditentukan, mereka diminta melapor kepada FER agar nominalnya dapat dipertimbangkan kembali dan diturunkan dari target awal.
Selain itu, SAD juga memerintahkan SUM, FER, dan BUD untuk mengomunikasikan serta mengoordinasikan permintaan uang dari Bupati AUL terkait kebutuhan THR pribadi dan eksternal tersebut agar terkumpul pada 13 Maret 2026.
AUL disebut meminta dana tersebut sudah terkumpul sebelum masa libur Lebaran 2026. Jika belum menyetor, perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, dan BUD sesuai dengan wilayah koordinasinya.
Penagihan tersebut, menurut KPK, turut dibantu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
Dalam periode 9–13 Maret 2025, sebanyak 23 perangkat daerah di Kabupaten Cilacap telah menyetorkan dana dengan total mencapai Rp610 juta.
“Jadi, yang sudah terkumpul di periode itu Rp610 juta. Kalau untuk kepentingan eksternal tadi Rp515 juta, ya sudah terpenuhi, tapi untuk mencapai yang Rp750 juta masih belum,” kata Asep.
Adapun uang setoran tersebut rencananya akan diserahkan FER kepada SAD. Saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3), KPK mendapati uang tersebut sudah dikemas dalam tas yang disimpan di rumah pribadi FER.
“Akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal,” terang Asep.
Selain itu, sebagian uang juga baru diterima FER dari setoran perangkat daerah yang diamankan di ruang kerjanya.
Bupati dan Sekda Resmi Tersangka
KPK telah menetapkan AUL dan SAD sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, FER, SUM, dan BUD juga turut ditangkap dalam OTT pada Jumat (13/3/2026) di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Ketiganya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Leave a Reply